PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

PERMEN Nomor 11 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA, INDIKATOR, KATEGORI, DAN SUMBER DATA

Article 4

Correction

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah. (2) Selain berdasarkan Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Article 5

Correction

(1) Indikator Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. produk domestik regional bruto per-kapita; b. persentase pengeluaran rumah tangga non- makanan; dan c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non- pertanian. (2) Produk domestik regional bruto per-kapita yang selanjutnya disebut PDRB per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai produk domestik regional bruto yang telah dikoreksi dalam kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan. (3) Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga non-makanan dibagi total pengeluaran rumah tangga dikali 100% (seratus persen) di kabupaten bersangkutan. (4) Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dibagi jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Article 6

(1) Indikator Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. persentase wanita usia 15–49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis; b. persentase balita diberi imunisasi lengkap; c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan d. angka partisipasi sekolah menengah atas. (2) Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah wanita usia produktif 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang kelahirannya dibantu oleh tenaga medis (dokter, bidan, atau para medis) dibagi seluruh wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang pernah kawin dalam periode dua tahun terakhir dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase balita diberi imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah anak usia 0-4 (nol sampai empat) tahun yang diberikan imunisasi lengkap dibagi jumlah anak 0-4 (nol sampai empat) tahun di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (4) Angka partisipasi sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang berusia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun. (5) Angka partisipasi sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah penduduk yang berusia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun.

Article 7

Article 8

(1) Indikator Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas pendapatan asli daerah per-kapita. (2) Pendapatan asli daerah per-kapita yang selanjutnya disebut PAD per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pendapatan asli daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.

Article 9

(1) Indikator Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton; b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama. (2) Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskemas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (4) Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Article 10

(1) Indikator Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial. (2) Persentase desa yang tidak mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa yang tidak mengalami tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan/lahan atau kekeringan lahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang tidak mengalami perkelahian masal dalam 1 (satu) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Article 11

Kategori Daerah Tertinggal diklasifikasikan berdasarkan Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut: a. maju; b. tertinggal; dan c. sangat tertinggal.

Article 12

Sumber data yang dijadikan dasar untuk penghitungan Indikator merupakan data terbaru bersifat nasional yang berasal dari lembaga pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB Kedua

Indikator

Article 5

Correction

(1) Indikator Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. produk domestik regional bruto per-kapita; b. persentase pengeluaran rumah tangga non- makanan; dan c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non- pertanian. (2) Produk domestik regional bruto per-kapita yang selanjutnya disebut PDRB per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai produk domestik regional bruto yang telah dikoreksi dalam kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan. (3) Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga non-makanan dibagi total pengeluaran rumah tangga dikali 100% (seratus persen) di kabupaten bersangkutan. (4) Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dibagi jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Article 6

(1) Indikator Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. persentase wanita usia 15–49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis; b. persentase balita diberi imunisasi lengkap; c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan d. angka partisipasi sekolah menengah atas. (2) Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah wanita usia produktif 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang kelahirannya dibantu oleh tenaga medis (dokter, bidan, atau para medis) dibagi seluruh wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang pernah kawin dalam periode dua tahun terakhir dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase balita diberi imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah anak usia 0-4 (nol sampai empat) tahun yang diberikan imunisasi lengkap dibagi jumlah anak 0-4 (nol sampai empat) tahun di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (4) Angka partisipasi sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penduduk yang berusia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun. (5) Angka partisipasi sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah penduduk yang berusia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun.

Article 7

Article 8

(1) Indikator Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas pendapatan asli daerah per-kapita. (2) Pendapatan asli daerah per-kapita yang selanjutnya disebut PAD per-kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pendapatan asli daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.

Article 9

(1) Indikator Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton; b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama. (2) Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskemas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (4) Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Article 10

(1) Indikator Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial. (2) Persentase desa yang tidak mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa yang tidak mengalami tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan/lahan atau kekeringan lahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang tidak mengalami perkelahian masal dalam 1 (satu) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

BAB III

BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR

Article 13

Correction

Kriteria Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi bobot dengan ketentuan masing-masing Kriteria: a. perekonomian masyarakat sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen); b. sumber daya manusia sebesar 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen); c. sarana dan prasarana sebesar 40,90% (empat puluh koma sembilan nol persen); d. kemampuan keuangan daerah 4,55% (empat koma lima lima persen); e. aksesibilitas sebesar 13,64 (tiga belas koma enam empat persen); dan f. karakteristik daerah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Article 14

Jumlah bobot Kriteria perekonomian masyarakat sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. PDRB per-kapita; b. persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non- pertanian.

Article 15

Jumlah bobot Kriteria sumber daya manusia sebesar 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis; b. persentase balita diberi imunisasi lengkap; c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan d. angka partisipasi sekolah menengah atas.

Article 16

Jumlah bobot Kriteria sarana dan prasarana sebesar 40,90% (empat puluh koma sembilan nol persen) dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa yang mempunyai pertokoan; b. persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan; c. persentase desa yang mempunyai dokter; d. persentase desa yang mempunyai sekolah dasar; e. persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama; f. persentase rumah tangga pengguna listrik; g. persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam; h. persentase penduduk pengguna internet; dan i. persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Article 17

Jumlah bobot Kriteria kemampuan keuangan daerah sebesar 4,55% (empat koma lima lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d didistribusikan ke dalam Indikator PAD per-kapita.

Article 18

Jumlah Kriteria aksesibilitas sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton; b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama.

Article 19

Jumlah bobot Kriteria karakteristik daerah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial.

Article 20

Bobot masing-masing Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Bobot Indikator

Article 14

Correction

Jumlah bobot Kriteria perekonomian masyarakat sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. PDRB per-kapita; b. persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan c. persentase penduduk yang bekerja di sektor non- pertanian.

Article 15

Correction

Jumlah bobot Kriteria sumber daya manusia sebesar 18,18% (delapan belas koma satu delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis; b. persentase balita diberi imunisasi lengkap; c. angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan d. angka partisipasi sekolah menengah atas.

Article 16

Jumlah bobot Kriteria sarana dan prasarana sebesar 40,90% (empat puluh koma sembilan nol persen) dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa yang mempunyai pertokoan; b. persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan; c. persentase desa yang mempunyai dokter; d. persentase desa yang mempunyai sekolah dasar; e. persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama; f. persentase rumah tangga pengguna listrik; g. persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam; h. persentase penduduk pengguna internet; dan i. persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Article 17

Jumlah bobot Kriteria kemampuan keuangan daerah sebesar 4,55% (empat koma lima lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d didistribusikan ke dalam Indikator PAD per-kapita.

Article 18

Jumlah Kriteria aksesibilitas sebesar 13,64% (tiga belas koma enam empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton; b. persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan c. persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama.

Article 19

Jumlah bobot Kriteria karakteristik daerah sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f didistribusikan secara merata ke dalam Indikator: a. persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan b. persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial.

Article 20

Bobot masing-masing Kriteria dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Indikator Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. persentase desa yang mempunyai pertokoan; b. persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan; c. persentase desa yang mempunyai dokter; d. persentase desa yang mempunyai sekolah dasar; e. persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama; f. persentase rumah tangga pengguna listrik; g. persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam; h. persentase penduduk pengguna internet; dan i. persentase rumah tangga pengguna air bersih. (2) Persentase desa yang mempunyai pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah desa yang mempunyai kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, atau pasar dengan bangunan semi permanen dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (3) Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah desa yang mempunyai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskemas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (4) Persentase desa yang mempunyai dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah desa yang mempunyai dokter umum/spesialis atau dokter gigi dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (5) Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (6) Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (7) Persentase rumah tangga pengguna listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (8) Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (9) Persentase penduduk pengguna internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah penduduk pengguna internet dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). (10) Persentase rumah tangga pengguna air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 21

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27