PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016

PERMEN Nomor 98 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2034), terkait dengan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA I. SEKRETARIAT JENDERAL SEMULA MENJADI OPS NON OPS JUMLAH OPS NON OPS JUMLAH 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010.01.01 Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya ############# ############# ############# ############# ############# ############# a. 100% tercapai program prioritas a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A b. LAPKIN Kategori A 2 WTP WTP a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 4 70% (Kategori B) 70% (Kategori B) 5 45% 45% 60% penyelesaian produk hukum 60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum 100% penyelesaian sengketa hukum Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi 6 Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kemendagri Penyediaan data dan informasi Kemendagri yang terintegrasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN 3 Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kemendagri SEMULA MENJADI OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK PAGU (Rp. X 1.000) KET 1 Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri KODE PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundang- undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundang- undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri - 8,000,000 8,000,000 - 7,000,000 7,000,000 1. 100% 100% - 1,735,165 1,735,165 - 1,706,129 1,706,129 2. 60 Rancangan Per-UU 60 Rancangan Per-UU - 1,664,017 1,664,017 - 1,467,317 1,467,317 3. 100% 100% - 2,050,604 2,050,604 - 1,902,951 1,902,951 4. 100% 100% - 2,550,214 2,550,214 - 1,923,603 1,923,603 1215 Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri 200,000 19,800,000 20,000,000 200,000 14,300,000 14,500,000 1 100% 100% - 841,850 841,850 - 623,975 623,975 2 100% 100% 200,000 9,203,220 9,403,220 200,000 7,388,213 7,588,213 3 3.700 Orang 1.000 Orang - 8,570,555 8,570,555 - 5,451,123 5,451,123 4 100% 100% - 1,184,375 1,184,375 - 836,689 836,689 1216 Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri - 6,000,000 6,000,000 - 5,000,000 5,000,000 2 Permendagri 2 Permendagri - 1,790,164 1,790,164 - 1,483,603 1,483,603 150 SOP 150 SOP 2 85% Pelaksanaan Hasil Anjab 85% Pelaksanaan Hasil Anjab - 728,134 728,134 - 513,885 513,885 Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Hukum Persentase Telahaan Kebijakan yang terfasilitasi Jumlah Peraturan Perundang- undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 1 Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi pegawai PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pengelolaan SDM Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 70% 70% - 1,294,640 1,294,640 - 933,590 933,590 4 100% 100% - 2,187,062 2,187,062 - 2,068,922 2,068,922 1217 Meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kemendagri Meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kemendagri - 13,000,000 13,000,000 - 9,380,000 9,380,000 1 100% 100% - 7,850,000 7,850,000 - 5,729,303 5,729,303 100% 100% - 4,300,000 4,300,000 - 2,800,697 2,800,697 LAPKIN kategori A LAPKIN kategori A 3 100% 100% - 850,000 850,000 - 850,000 850,000 1218 Meningkatnya Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai kebutuhan Meningkatnya Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai kebutuhan 65,290,185 33,035,068 98,325,253 58,790,185 25,035,068 83,825,253 1 100% 86% - 9,112,213 9,112,213 - 7,850,533 7,850,533 2 100% 85% - 3,000,000 3,000,000 - 2,542,050 2,542,050 3 100% 70% - 20,922,855 20,922,855 - 14,642,485 14,642,485 4 100% 90% 65,290,185 - 65,290,185 58,790,185 - 58,790,185 Persentase Penyelesaian Pelayanan Operasional Kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kemendagri Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai Kebutuhan 2 Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri - 6,500,000 6,500,000 - 4,800,000 4,800,000 1 100% 100% - 4,350,000 4,350,000 - 3,022,072 3,022,072 2 100% 100% - 2,150,000 2,150,000 - 1,777,928 1,777,928 1220 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri ############# 12,000,000 ############# ############# 10,000,000 ############# 1 WTP WTP - 5,086,795 5,086,795 - 4,257,375 4,257,375 2 100% 100% - 943,450 943,450 - 649,590 649,590 3 100% 100% - 2,857,377 2,857,377 - 2,442,762 2,442,762 4 100% 100% - 2,068,568 2,068,568 - 1,679,493 1,679,493 5 100% 100% ############# - ############# ############# - ############# 6 100% 100% - 1,043,810 1,043,810 - 970,780 970,780 Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemendagri yang dapat di proses Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama PENATAAN FASILITASI KERJASAMA Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri 7,680,000 26,037,324 33,717,324 7,331,000 17,806,324 25,137,324 1 11 Dokumen Kebijakan 10 Dokumen Kebijakan - 2,403,095 2,403,095 - 1,535,679 1,535,679 2 40 data informasi/pokok 30 data informasi/pokok - 2,663,540 2,663,540 - 1,365,654 1,365,654 3 10 aplikasi 9 aplikasi - 2,334,230 2,334,230 - 1,861,876 1,861,876 4 85% Infrastruktur TIK 75% Infrastruktur TIK 7,680,000 6,362,075 14,042,075 7,331,000 1,199,155 8,530,155 5 100% 100% - 12,274,384 12,274,384 - 11,843,960 11,843,960 1222 Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyiapan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolan Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyiapan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolan 3,000,000 11,300,000 14,300,000 3,000,000 9,800,000 12,800,000 1 100% 100% 3,000,000 2,130,325 5,130,325 3,000,000 2,105,225 5,105,225 2 100% 100% - 8,315,710 8,315,710 - 6,858,810 6,858,810 3 100% 100% - 853,965 853,965 - 835,965 835,965 1223 Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbaluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbaluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian 100,000 10,100,000 10,200,000 100,000 8,100,000 8,200,000 1 100% 100% - 5,205,703 5,205,703 - 4,164,562 4,164,562 Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan Persentase Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolan Pelaksanaan Rakor regulars via teleconference Pusat dan Daerah PENGELOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Persentase Penyiapan Materi Rapat, Materi Persidangan dan Materi Kebijakan Kemendagri PENGELOLAAN KEHUMASAN 100% 100% - 2,217,920 2,217,920 - 1,774,366 1,774,366 3 100% 100% 100,000 1,272,130 1,372,130 100,000 997,694 1,097,694 4 100% 100% - 1,404,247 1,404,247 - 1,163,378 1,163,378 Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan Persentase Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi