PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh

PERMEN Nomor 95 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota. 5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 8. Bupati/Wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 11. Perangkat Daerah Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. 12. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 14. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 15. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. 16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA

Article 2

Correction

(1) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. (2) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh. (3) Perangkat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe; b. Dinas Syariat Islam; c. Dinas Pendidikan Dayah; d. Dinas Pertanahan Aceh; e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; f. Sekretariat Majelis Adat Aceh; g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; h. Sekretariat Baitul Mal Aceh; i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. (4) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Dinas Syariat Islam; b. Dinas Pendidikan Dayah; c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota; d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota; e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota; f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota; g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota. (5) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. (6) Dalam hal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibentuk dalam kelembagaan tersendiri, maka kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat dilekatkan pada kelembagaan perangkat daerah serumpun, dengan kriteria: a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. (7) Perumpunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah; b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; c. Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan; d. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan; dan e. Sekretariat Baitul Mal.

Article 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat daerah yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembentukan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota.

BAB Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Article 2

Correction

(1) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. (2) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh. (3) Perangkat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe; b. Dinas Syariat Islam; c. Dinas Pendidikan Dayah; d. Dinas Pertanahan Aceh; e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; f. Sekretariat Majelis Adat Aceh; g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; h. Sekretariat Baitul Mal Aceh; i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. (4) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Dinas Syariat Islam; b. Dinas Pendidikan Dayah; c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota; d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota; e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota; f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota; g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota. (5) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. (6) Dalam hal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibentuk dalam kelembagaan tersendiri, maka kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat dilekatkan pada kelembagaan perangkat daerah serumpun, dengan kriteria: a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. (7) Perumpunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah; b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; c. Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan; d. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan; dan e. Sekretariat Baitul Mal.

Article 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat daerah yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembentukan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

BAB 2

Article 5

Article 6

BAB 3

Article 6

Article 7

BAB 4

Article 7

Article 8

BAB 5

Article 8

Article 9

BAB 6

Article 9

Article 10

BAB 7

Article 10

Article 11

BAB 8

Article 11

Article 12

BAB 9

Article 12

Article 13

BAB 10

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB 1

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 16

Article 17

BAB 4

Article 17

Article 18

BAB 5

Article 18

Article 19

BAB 6

Article 19

Article 20

BAB 7

Article 20

Article 21

BAB 8

Article 21

BAB III

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB IV

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26