PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2019 tentang TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

PERMEN Nomor 93 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional ADB Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan dan Data Warehouse. 5. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disingkat ADB Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan dan Data Warehouse. 6. Sistem Informasi Administrator Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 10. Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK. 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 14. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penilaian akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 17. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh ADB Kependudukan. 18. Tim Penilai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja ADB Kependudukan.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Article 2

Correction

Pejabat Yang Berwenang membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

Article 3

Correction

(1) Tim Penilai terdiri dari: a. Tim Penilai pusat; b. Tim Penilai instansi; dan c. Tim Penilai kabupaten/kota. (2) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan penilaian terhadap ADB Kependudukan ahli madya di kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan penilaian terhadap ADB Kependudukan ahli pertama dan ADB Kependudukan ahli muda di kementerian dan pemerintah daerah provinsi. (4) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan penilaian terhadap ADB Kependudukan ahli pertama dan ADB Kependudukan ahli muda di pemerintah daerah kabupaten/kota.

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Masa jabatan Tim Penilai pusat, provinsi dan kabupaten/kota melekat dengan masa jabatan struktural atau Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Article 8

Tata kerja Tim Penilai pusat, provinsi dan kabupaten/kota, berpedoman pada peraturan badan yang membidangi kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

Article 9

(1) Dalam hal anggota Tim Penilai pusat, Tim Penilai instansi dan Tim Penilai kabupaten/kota ikut dinilai sebagai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, ketua dapat mengajukan usul kepada: a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat; b. gubernur untuk Tim Penilai instansi; dan c. bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota, untuk memberhentikan sementara anggota Tim Penilai tetap dan mengangkat pengganti Tim Penilai sementara. (2) Masa kerja pengganti Tim Penilai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat penilaian terhadap anggota sudah ditetapkan.

Article 10

(1) Tim Penilai pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan oleh ketua Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai bertugas: a. memeriksa kelengkapan usulan PAK; b. menyusun rekapitulasi Angka Kredit sementara yang diusulkan oleh pejabat pengusul dan menyampaikan laporan kepada Tim Penilai; c. menyiapkan administrasi dan menyelenggarakan sidang penilaian Angka Kredit pada setiap periode penilaian; d. mendistribusikan berkas penilaian kepada anggota Tim Penilai; e. mencatat hasil-hasil pembahasan sidang; f. menghimpun DUPAK hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dan ditandatangani oleh ketua Tim Penilai; g. menuangkan DUPAK hasil penilaian ke dalam format PAK; h. menyiapkan usulan penyampaian lembaran PAK kepada Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melalui pejabat bidang kepegawaian; i. membuat berita acara sidang penilaian yang ditandatangani oleh seluruh peserta sidang Tim Penilai; j. menerima berkas PAK Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilai; k. menyampaikan berkas PAK Jabatan Fungsional ADB Kependudukan kepada yang berkepentingan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Penilai yang berkaitan dengan PAK.

Article 11

Article 12

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan tugas jabatan ADB Kependudukan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang dapat dinilai angka kreditnya berpedoman pada peraturan badan yang membidangi kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (2) Angka Kredit pada unsur dan sub unsur kegiatan diberikan kepada: a. pemangku Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sesuai dengan jenjang jabatan dan tugas pokok; dan/atau b. jabatan setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah yang telah dilaksanakan berdasarkan surat perintah. (3) Pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan yang tidak disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan, tidak dapat diberikan Angka Kredit. (4) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan untuk pengisian DUPAK dalam sidang, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

Article 13

Tata cara penilaian dan PAK meliputi: a. ADB Kependudukan mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada atasan langsung; b. setelah disetujui atasan langsung, DUPAK dan dokumen pendukung dikembalikan kepada ADB Kependudukan; c. ADB Kependudukan mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada pejabat pengusul PAK melalui pimpinan unit kerja; d. pejabat pengusul PAK mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sesuai; e. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit menyerahkan DUPAK dan dokumen pendukung kepada sekretariat Tim Penilai; f. sekretariat Tim Penilai memproses setiap DUPAK yang diterima, dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Penilai; g. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai ketentuan proses penilaian; h. Tim Penilai melakukan sidang penilaian Angka Kredit untuk menyusun berita acara PAK sebagai hasil penilaian akhir; i. Tim Penilai menyampaikan berita acara PAK kepada sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing; dan j. PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/daerah atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dengan tembusan disampaikan kepada: 1. pimpinan unit kerja yang bersangkutan; 2. Ketua Tim Penilai; 3. ADB Kependudukan yang dinilai; 4. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; dan 5. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Article 14

Correction

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan meliputi: a. pendidikan dan pelatihan pembentukan; b. pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan c. pendidikan dan pelatihan teknis. (2) Pengembangan kompetensi lainnya meliputi: a. seminar; b. lokakarya/workshop; c. bimbingan teknis; d. pembelajaran elektronik (e-learning); e. pembelajaran jarak jauh; f. pelatihan dalam jabatan; g. pembekalan/orientasi tugas; dan h. pendalaman tugas.

Article 15

(1) Pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi: a. PNS yang diangkat dalam formasi Jabatan Fungsional atau pengangkatan pertama; b. PNS yang alih jabatan; c. PNS yang disesuaikan atau inpassing; dan d. PNS yang promosi. (2) Pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi: a. ADB Kependudukan ahli pertama; b. ADB Kependudukan ahli muda; dan c. ADB Kependudukan ahli madya. (3) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

(1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain. (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Article 17

Ketentuan mengenai: a. materi pengembangan; dan b. tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain. (2) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berhak memperoleh sertifikat lainnya yang merupakan bukti telah mengikuti jenis pengembangan kompetensi yang tidak mensyaratkan uji kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Article 19

(1) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, memenuhi unsur: a. klasifikasi pendidikan sumber daya aparatur yang ada di wilayah tersebut; dan b. sumber daya aparatur yang pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan dan bimbingan teknis. (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari: a. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Ketua merangkap anggota; b. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yaitu para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang terkait selaku anggota; dan d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai pusat berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. membantu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai pusat berfungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan untuk setiap usulan Angka Kredit yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. memeriksa kebenaran dokumen daftar DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK pejabat fungsional ADB Kependudukan; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan g. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. kepala Disdukcapil Provinsi atau yang disebut dengan nama lain selaku Ketua merangkap anggota; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di provinsi selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan pejabat pengawas pada unit kerja yang berkaitan dengan kekomputeran di provinsi; dan d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai instansi berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur. (4) Tim Penilai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. membantu gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (4), Tim Penilai instansi berfungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Provinsi; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK Pejabat Fungsional ADB Kependudukan; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan g. memberikan rekomendasi kepada gubernur melalui sekretaris daerah terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota selaku ketua merangkap anggota; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di kabupaten/kota selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yaitu Pejabat Administrator dan pejabat pengawas pada unit kerja yang berkaitan dengan kekomputeran di kabupaten/kota; dan d. selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, dapat melibatkan tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai kabupaten/kota berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. (4) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. membantu bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PAK. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai kabupaten/kota berfungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan untuk setiap usulan Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK Pejabat Fungsional ADB Kependudukan; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan g. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih untuk: 1. memberikan teguran tertulis; dan/atau 2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tata cara penilaian Angka Kredit terdiri dari: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b. dua orang anggota Tim Penilai melakukan penilaian setiap DUPAK; c. setelah anggota Tim Penilai melakukan penilaian dan tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan DUPAK, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai; d. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno; e. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; f. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; dan g. sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Penilai. (2) Hasil penilaian Angka Kredit dimuat dalam berita acara PAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. (3) Berkas berita acara PAK diserahkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat, gubernur untuk Tim Penilai instansi dan bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota sebagai dasar penetapan keputusan PAK. (4) Keputusan PAK bersifat final dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai pusat, gubernur untuk Tim Penilai instansi dan bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota. (5) Keputusan PAK sebagimana dimaksud pada ayat (4), yaitu: a. untuk Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang dinilai oleh Tim Penilai pusat, asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. untuk Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang dinilai oleh Tim Penilai instansi dan kabupaten/kota, asli disampaikan kepada kepala badan kepegawaian daerah; dan c. tembusan disampaikan kepada: 1. pimpinan unit kerja; 2. ketua Tim Penilai; 3. ADB Kependudukan yang dinilai; dan 4. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2019 tentang TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21