PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERENTIAN KEPALA DESA

PERMEN Nomor 82 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA DESA

Article 2

Correction

(1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat. (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 2015, No.

Article 3

(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Article 4

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. pembacaan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan kepala desa. b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji. d. kata pelantikan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. e. penyematan tanda jabatan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. f. pembacaan amanat bupati/walikota. g. pembacaan doa. 2015, No. (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Article 5

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan. (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. pendahuluan b. monografi desa c. pelaksanaan program kerja tahun lalu d. rencana program yang akan datang e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir. f. hambatan yang dihadapi. g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa. 2015, No.

Article 6

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN.

Article 7

(1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan APBN.

BAB III

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Article 8

Correction

(1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; 2015, No. d. melanggar larangan sebagai kepala desa; e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Article 9

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b. melanggar larangan sebagai kepala desa; c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 2015, No.

Article 10

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERENTIAN KEPALA DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB Kelima

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12