PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENERTIBAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

PERMEN Nomor 8 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Penduduk di Luar Domisili

Article 13

Dalam perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk di luar domisilinya, Instansi Pelaksana dilarang melakukan perubahan data penduduk.

Article 14

(1) Penduduk dapat melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili; dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan perekaman dan penerbitan KTP-el ke Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan. (2) Perekaman dan penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat kepemilikan KTP-el bagi seluruh penduduk wajib KTP.

Article 15

(1) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili, dilakukan dengan ketentuan: a. telah melakukan perekaman data; b. kehilangan KTP-el di luar domisili; dan c. rusak KTP-el di luar domisili. (2) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan. (3) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana di luar domisili; b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian di kabupaten/kota di tempat hilangnya KTP-el; dan c. surat pernyataan kehilangan bermaterai. (4) Penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan: a. mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana di luar domisili;dan b. melampirkan KTP-el yang rusak.

Article 16

(1) Perekaman dan penerbitan penduduk di luar domisili berlaku secara mutantis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Seluruh transaksi data hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di Instansi Pelaksana di luar domisili dan Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk serta di server IDMS Pusat

Article 17

(1) Penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili dilakukan dengan tata cara: a. penduduk melapor kepada petugas penerbitan KTP-el di luar domisili pada Instansi Pelaksana di luar domisili penduduk dengan mengisi formulir permohonan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan KTP-el di luar domisili; b. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya; c. petugas pada Instansi Pelaksana memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat; d. petugas pada Instansi Pelaksana di daerah asal penduduk melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan; e. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d pada blangko KTP-el; f. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam cip KTP-el; g. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1; h. KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan: i. KTP-el tidak diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari tidak sama dengan sidik jari yang bersangkutan;dan j. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru. (2) Seluruh transaksi data hasil penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di server IDMS Pusat 5. Bab V diubah sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut: