PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

PERMEN Nomor 62 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Article 2

Correction

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah.

Article 3

Correction

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Article 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Article 5

(1) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. (2) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Article 6

(1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD. (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD. (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Article 7

(1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD. (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD. (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Article 8

(1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi: a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD. (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang: a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD. (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah: a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Article 9

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Article 10

Correction

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Article 11

Correction

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah. (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan: a. daftar penerima DO; dan b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Article 12

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Article 13

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan. (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Article 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17