PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2015 tentang PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK LEKTRONIK

PERMEN Nomor 61 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN

Article 9

Correction

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Pusat, diatur sebagai berikut: a. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri dengan Menteri atau Kepala Lembaga Pengguna setingkat Menteri; b. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna setingkat eselon I kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Pejabat setingkat Eselon I pada lembaga Pengguna sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; e. Pemberian hak akses kepada lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;dan f. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna.

Article 10

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Provinsi, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut: a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna tingkat Provinsi kepada Gubernur; b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada lembaga Pengguna tingkat Provinsi; c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kepala unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Provinsi sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; e. Pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari lembaga Pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; f. Gubernur melalui unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Article 11

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut: a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati/Walikota; b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga Pengguna tingkat kabupaten/kota; c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; e. Pemberian hak akses oleh Bupati/Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; f. Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan g. Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2015 tentang PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK LEKTRONIK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13