PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

PERMEN Nomor 60 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

Article 4

Correction

(1) Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot.

Article 5

Correction

Indikator pada kriteria umum jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; c. jumlah APBD; dan d. rasio belanja aparatur.

Article 6

(1) Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah; b. jumlah peraturan daerah; c. jumlah peraturan kepala daerah; d. kondisi geografis; e. aspek karakteristik daerah; f. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan ;dan g. jumlah kabupaten/kota. (2) Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah; b. jumlah peraturan daerah; c. jumlah peraturan kepala daerah; d. jumlah desa/kelurahan; e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; f. jumlah kecamatan; g. aspek Karakteristik; dan h. kondisi geografis.

Article 7

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki interval 400 sampai dengan 1000.

Article 8

(1) Persentase bobot kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 20%. (2) Persentase bobot kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 80%.

Article 9

(1) Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan. (2) Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah.

Article 10

Jumlah skor sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (1) untuk provinsi sebagai berikut: a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 100 sampai dengan 200 pegawai; b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai sebanyak 201 sampai dengan 300 Pegawai; c. lebih dari 750 maka jumlah pegawai sebanyak 301 sampai dengan 400 Pegawai.

Article 11

Jumlah skor sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (1) untuk kabupaten/kota sebagai berikut: a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai; b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai; c. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 PNS.

Article 12

Penghitungan dan Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas membentuk satuan-satuan kelompok. (2) Satuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi regu, peleton, kompi dan batalion. (3) Regu, peleton, kompi dan batalion sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari: a. Regu terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang; b. Peleton terdiri dari 2 sampai dengan 3 regu; c. Kompi terdiri dari 2 sampai dengan 3 peleton; dan d. Batalion terdiri dari 2 sampai dengan 3 kompi.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17