PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 6. Jabatan Fungsional Operator SIAK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 7. Pejabat Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator SIAK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri. 9. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 10. Instansi Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh administrator database kependudukan Kependudukan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Administrator Database Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

BAB II

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SIAK

Article 3

Correction

(1) Jabatan Fungsional Operator SIAK per jenjang jabatan berkedudukan di: a. unit organisasi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. dinas pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan c. unit pelaksana teknis pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan kecamatan. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk pusat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator pembagian 5 (lima) wilayah koordinasi yaitu: a. wilayah I meliputi Sumatera; b. wilayah II meliputi Jawa; c. wilayah III meliputi Kalimantan; d. wilayah IV meliputi Sulawesi; dan e. wilayah V meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah daerah kabupaten/kota; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; d. letak geografis; dan e. ketersediaan peralatan SIAK. (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah kecamatan; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; d. letak geografis; dan e. ketersediaan peralatan SIAK.

Article 5

(1) Prosedur pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK dengan tahapan meliputi: a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK; b. hasil perhitungan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK; d. hasil perhitungan diserahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan e. Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usul penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan sementara atau tetap, usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas. (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama bulan November.

Article 6

(1) Pengajuan usul penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK dilakukan secara kumulatif, setelah menerima usulan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan usulan sampai dengan batas waktu bulan November sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan kebutuhan Operator SIAK yang digunakan untuk kebutuhan tahun berikutnya tidak dapat diproses.

Article 7

Kebutuhan Jabatan Fungsional Operator SIAK ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan kebutuhan untuk masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Article 8

Correction

(1) PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing Operator SIAK melakukan uji kompetensi dengan portofolio. (2) Persyaratan penyesuaian/inpassing Operator SIAK meliputi: a. PNS yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang Administrasi Kependudukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; b. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa penyesuaian/inpassing; c. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian/inpassing; dan d. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian/inpassing.

Article 9

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memenuhi syarat: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat (SMA/SMK) atau setara; d. menduduki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang II/c; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan SIAK paling sedikit 2 (dua) tahun; f. Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Operator SIAK; h. bersedia menandatangani: 1) surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas sebagai Operator SIAK paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) surat pernyataan diangkat dalam Jabatan Fungsional Operator SIAK; dan 3) surat pernyataan tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya.

Article 10

Tata cara penyesuaian/inpassing Operator SIAK meliputi: a. pengusulan; dan b. penetapan.

Article 11

(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan tata cara: a. untuk pusat diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. untuk daerah provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan c. untuk daerah kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. (2) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tetap, usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan: a. salinan ijazah sekolah lanjutan tingkat (SMA/SMK) atau setara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih atau pernah menjalankan tugas bidang administrasi kependudukan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. salinan hasil uji kompetensi; e. salinan penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Operator SIAK. g. surat pernyataan: 1) tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat; 2) tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan 3) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.

Article 12

Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dan Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Pengusulan penyesuaian/inpassing Operator SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja dalam pangkat terakhir. (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam pembulatan ke bawah sebagai berikut: a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang dari 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun; c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun atau lebih. (3) Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

(1) Penetapan penyesuaian/inpassing Operator SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diberikan kepada: a. instansi yang mengusulkan; b. PNS yang bersangkutan; dan c. unit kerja yang membidangi kearsipan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya. (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/Inpassing. (5) Angka Kredit Kumulatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

(1) Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/inpassing Operator SIAK yang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melalui: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pusat; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk daerah provinsi; dan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk daerah kabupaten/kota. (2) Tembusan Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/inpassing Operator SIAK disampaikan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan; c. Pejabat Yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit; dan d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23