PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2019 tentang MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI

PERMEN Nomor 58 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 4

Correction

(1) Permohonan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem e-mutasi. (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan: a. PPK instansi penerima mengajukan permohonan Mutasi dengan disertai data dukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah; b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam bentuk surat dan/atau melalui e- mutasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan kelengkapan data dukung; c. persetujuan melalui surat dan/atau melalui e-mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan BKN sebagai syarat mendapat pertimbangan dari Kepala BKN; d. dalam hal permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK instansi penerima disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada BKN; dan e. dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, PPK instansi penerima menyampaikan usul Mutasi ke BKN untuk mendapat pertimbangan Kepala BKN. (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. surat permohonan Mutasi dengan menyebutkan alasan Mutasi beserta dokumen pendukung; b. surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; c. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; d. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal. (4) Bentuk koordinasi Mutasi menggunakan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara BKN dengan sistem e- mutasi Kementerian Dalam Negeri. (5) Dalam hal sistem e-mutasi tidak dapat digunakan, koordinasi dilakukan secara tertulis.

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2019 tentang MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI DAN ANTARPROVINSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8