PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PERMEN Nomor 56 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN

Article 3

Correction

(1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pengawasan secara internal dan eksternal. (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota.

Article 4

Correction

(1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum. (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara INDONESIA; dan/atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Article 5

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui pengaduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Article 6

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Article 7

(1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan. (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Article 8

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menindaklanjuti pengaduan masyarakat. (2) Gubernur dan bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat. (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Article 9

(1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan. (2) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; b. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi; dan/atau c. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

Article 10

(1) Menteri mengoordinasikan Pengawasan eksternal terhadap Ormas berbadan hukum INDONESIA dan tidak berbadan hukum. (2) Gubernur mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah provinsi. (3) Bupati/Wali Kota mengoordinasikan Pengawasan eksternal di daerah kabupaten/kota.

Article 11

Pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri

Article 12

(1) Pengawasan eksternal oleh Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat. (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Article 13

(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu. (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Tim Terpadu Nasional; b. Tim Terpadu Provinsi; dan c. Tim Terpadu Kabupaten/Kota. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal.

Article 14

(1) Tim Terpadu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas: a. Pengarah : Menteri Dalam Negeri. b. Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. c. Sekretaris : Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Hukum dan HAM. 3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Sosial. 4. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Luar Negeri. 5. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kementerian Agama. 6. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 7. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Kejaksaan Agung. 8. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA. 9. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon I yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Negara. (2) Tim Terpadu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 15

(1) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas: a. Penanggung Jawab : Gubernur. b Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. c. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Komando Daerah Militer. 2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kepolisian Daerah. 3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kejaksaan Tinggi. 4. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Daerah. 5. Pejabat Struktural setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di provinsi dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan. (2) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Article 16

(1) Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas: a. Penanggung Jawab : Bupati/Wali Kota. b. Ketua : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya. c. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya. d. Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer. 2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor. 3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri. 4. Pejabat Struktural setingkat eselon IV di kabupaten/kota dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan. (2) Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20