PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2019 tentang PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERMEN Nomor 53 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

JENIS DAN SUBSTANSI PELAPORAN

Article 4

Jenis Pelaporan, meliputi: a. Pendaftaran Penduduk; b. Pencatatan Sipil; c. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan; d. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; e. pembinaan aparatur Penyelenggara; dan f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.

Article 5

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Article 11

Correction

(1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara: a. manual; dan/atau b. daring. (2) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi Pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK. (3) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui SIAK.

Article 12

Correction

Pelaporan melalui aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan oleh pejabat atau petugas yang diberikan hak akses aplikasi Pelaporan melalui SIAK.

Article 13

Pemberian hak akses bagi pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan oleh pemegang hak akses dengan cara mengakses menu Laporan pada laman aplikasi SIAK.

Article 15

(1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dengan cara: a. kepala Disdukcapil Provinsi menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada gubernur; b. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada bupati/wali kota; c. bupati/wali kota menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota kepada gubernur; dan d. gubernur menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 bulan (enam) sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Article 16

(1) Dalam hal terjadi kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan/atau adanya kebutuhan mendesak Pelaporan disampaikan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti segera oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Article 17

(1) Pejabat atau petugas yang tidak melakukan Pelaporan melalui aplikasi SIAK dan/atau manual dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. pemutusan jaringan; c. penilaian prestasi kerja buruk; dan/atau d. pemberhentian dari jabatannya bagi pejabat Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota karena tidak menunjukan kinerja yang baik berdasarkan penilaian prestasi kerja.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2019 tentang PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB II

Article 4

Article 5

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21