PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah

PERMEN Nomor 52 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TAHAPAN PEMERIKSAAN

Article 4

Correction

Pemeriksaan dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah atau paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelantikan Kepala Daerah baru yang terpilih.

Article 5

Correction

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

Article 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. pembentukan tim pemeriksa; b. pembuatan program kerja Pemeriksaan; dan c. penerbitan surat tugas pemeriksaan. (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. penanggung jawab; b. supervisor/pengendali teknis; c. ketua tim; dan d. anggota tim. (3) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur serta diketahui oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (4) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP daerah provinsi disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur pembantu serta diketahui oleh inspektur daerah provinsi. (5) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri diterbitkan oleh Menteri. (6) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP daerah provinsi diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Article 7

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh: a. APIP Kementerian Dalam Negeri untuk daerah provinsi; dan b. APIP provinsi untuk daerah kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan langkah kerja Pemeriksaan yang telah ditentukan dalam program kerja Pemeriksaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. (4) Kertas kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh anggota tim, direviu oleh ketua tim dan disetujui oleh supervisi/pengendali teknis. (5) Tim pemeriksa dipimpin oleh inspektur selaku penanggung jawab melakukan pemaparan pokok hasil Pemeriksaan dihadapan Kepala Daerah yang sedang menjabat dan disaksikan kepala Perangkat Daerah.

Article 8

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disusun dalam laporan hasil Pemeriksaan. (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pemeriksa berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan. (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APIP Kementerian Dalam Negeri ditandatangani oleh inspektur selaku penanggung jawab dan disampaikan kepada gubernur. (4) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APIP daerah provinsi ditandatangani oleh inspektur pembantu selaku penanggung jawab dan disampaikan kepada bupati/wali kota. (5) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Menteri. (6) Inspektur daerah provinsi melaporkan hasil Pemeriksaan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Article 9

Format program kerja Pemeriksaan, kertas kerja Pemeriksaan, dan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13