PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2014 tentang UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 51 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

JENIS GRATIFIKASI

Article 7

Correction

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Article 8

Correction

(1) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diperoleh dari: a. Dalam tugas kedinasan, dan b. Di luar tugas kedinasan (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi: a. Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; b. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi: a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya. c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara; d. Pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang; e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum; f. hidangan atau sajian yang berlaku umum; g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Article 9

Correction

(1) Pegawai melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara; c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima ; e. Nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

Article 10

(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal. (2) review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. review atas kelengkapan laporan; dan b. review atas laporan Gratifikasi; (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.

Article 11

(1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara; c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. Penjelasan umum.

Article 12

Rekapitulasi Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 2 (dua) bulan.

Article 13

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

Article 14

Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UPG dilingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2014 tentang UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17