PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH

PERMEN Nomor 50 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN

Article 5

Correction

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. verifikasi dokumen administratif; dan b. tindakan lapangan. (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen. (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. mengumpulkan bahan, data dan informasi; b. melakukan klarifikasi bahan, data, dan informasi; c. menganalisis bahan, data dan informasi; dan d. kunjungan kepada pemberi kerja TKA di daerah.

Article 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan: a. dokumen keimigrasian; b. pengaduan masyarakat; c. berita media massa; d. dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan e. hasil wawancara dengan pemberi kerja TKA dan TKA yang bersangkutan.

Article 7

Mekanisme pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. pendataan TKA yang melakukan kegiatan di daerah terdiri atas: 1. jenis kegiatan; 2. jabatan, kantor/perusahaan; 3. waktu kegiatan; dan 4. sponsor yang menggunakan. b. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan; c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan; d. menghentikan sementara kegiatan TKA apabila melanggar ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan penghentian sementara kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri; dan e. mencabut ijin pemberi kerja TKA apabila dalam penggunaan TKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Article 8

Mekanisme pemantauan pemberi kerja TKA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan cara melakukan kunjungan kepada pemberi kerja TKA yang meliputi: a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di INDONESIA; b. perusahaan swasta asing yang berusaha di INDONESIA; c. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri; d. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA; e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan; dan f. usaha jasa impresariat.

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11

BAB VIII

Article 12