PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT SISA MASA JABATAN 2019-2024 PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERMEN Nomor 5 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.

Article 2

(1) Anggota DPRP dan anggota DPRPB memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses. (2) Anggota DPRP dan anggota DPRPB berkewajiban untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses. (3) Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2019 yang setelah pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi cakupan wilayah provinsi daerah otonom baru. (4) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRP dan DPRPB untuk selanjutnya diteruskan kepada penjabat gubernur provinsi daerah otonom baru.

Article 3

Hak keuangan bagi anggota DPRP dan anggota DPRPB dalam penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi anggota DPRP dan anggota DPRPB yang diangkat.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan tidak berlaku bersamaan dengan berakhirnya keanggotaan DPRP dan DPRPB periode tahun 2019-2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2023 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Hak keuangan bagi anggota DPRP dan anggota DPRPB dalam penjaringan aspirasi masyarakat pada masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi anggota DPRP dan anggota DPRPB yang diangkat.