PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

PERMEN Nomor 5 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahprovinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kotaadalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota. 8. Badan Kepegawaian Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPSDM Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kotayang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Nomenklatur

Article 9

Correction

(1) Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiriatas: a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi; dan b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiriatas: a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Article 10

(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Perangkat Daerah. BagianKedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Article 11

(1) Badan Daerah Provinsitipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 12

(1) Badan Daerah Provinsitipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 13

(1) Badan Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 14

Dalam hal dibentuk 2 (dua) badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka jumlah bidang pada masing- masing Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikurangi 2 (dua) bidang.

BAB 1

BKD dan BPSDM Provinsi

Article 19

Correction

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Article 20

Correction

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 21

(1) BKD Provinsi dan BPSDM Provinsitipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Article 22

(1) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BKD Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur serta pendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi. (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BPSDM Provinsi dikelompokkan berdasarkan fungsi pengembangan SDM aparatur sertapendukung penyelenggaraan tugas BKD Provinsi dan BPSDM Provinsi.

Article 23

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 24

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 25

(1) BKPSDM Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Article 26

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja BKPSDM Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan fungsi manajemen SDM aparatur dan fungsi pengembangan SDM aparatur.

BAB 1

Nomenklatur

Article 27

Correction

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. Balitbangda Provinsi; dan b. Balitbangda Kabupaten/Kota.

Article 28

Correction

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Perangkat Daerah. BagianKedua SusunanOrganisasidanTugas

Article 29

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Article 30

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Article 31

(1) BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Article 32

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja BalitbangdaProvinsi dan Kabupaten/Kotadikelompokkan berdasarkan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendukung penyelenggaraan tugas Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

BAB 1

Article 3

Article 4

BAB 2

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

BAB Kesatu

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 17

Article 18

BAB 4

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

BAB 1

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 2