Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011 I.
LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 merupakan rencana kerja tahun kedua implementasi pencapaian visi dan misi Nasional yaitu “Terwujudnya INDONESIA yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Di samping itu, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 juga merupakan rencana kerja tahun kedua pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Kementerian Dalam Negeri pada 4 (Empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional dan 2 Prioritas Lainnya dalam RKP dimaksud. Penugasan 4 (Empat) Prioritas Nasional lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; dan (4) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik; serta 2 (dua) Prioritas Lainnya, meliputi: Bidang Polhukam dan Bidang Kesra.
Selain itu, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, pelayanan administrasi Kementerian serta melanjutkan pelaksanaan tahun ketiga Kontak Kinerja Kabinet INDONESIA Bersatu II Tahun 2009-2014.
II.
KONDISI UMUM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 Tahun 2011 TANGGAL : 21 Januari 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id
Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2010, permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada tahun 2011. Salah satu kebijakan internal penting sepanjang tahun 2010 pada aspek kelembagaan adalah perubahan nomenklatur dari Departemen Dalam Negeri menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut diikuti dengan penataan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta langkah inisasi penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan pula peningkatan dan penguatan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yaitu suatu Badan yang akan mengkoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan antar Negara sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.
A.
BEBERAPA CAPAIAN TAHUN 2010 Arah kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam Renja Tahun 2010 dijabarkan dalam berbagai target capaian prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian.
Pelaksanaan target capaian prioritas tersebut sekaligus merupakan pelaksanaan kebijakan tahun pertama Kabinet INDONESIA Bersatu ke-II, serta Rencana Aksi pada kebijakan percepatan pembangunan nasional dan sinergitas pusat daerah, sebagaimana tertuang dalam dalam Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Masa Bhakti KIB II, Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan Sembilan Direktif PRESIDEN di Bogor Tahun
2010. Perkembangan capaiannya sebagai berikut:
1. Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Masa Bhakti KIB II. Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri terdiri atas 7 indikator kinerja, 23 Rencana Aksi, dan 64 kriteria keberhasilan. Pelaksanaan penugasan satu tahun KIB II hingga akhir September 2010 (B09), seluruhnya telah diselesaikan sesuai target (100%), dan 7 Rencana Aksi diantaranya diatas target atau capaiannya lebih dari 100%. Beberapa target Rencana Aksi dilaksanakan sejalan dengan Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2010 dan Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2010.
2. Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri mendapat tanggungjawab 10 Rencana Aksi dengan 14 target output sebagai ukuran keberhasilan. Sampai dengan Desember (B12) seluruhnya Rencana Aksi telah dilaksanakan 100%, kecuali 2 target yang outputnya akan dilaksanakan tahun 2011, yaitu pelaksanaan e-KTP dan penyelesaian revisi UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2007 sesuai dengan program legislasi nasional.
3. Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri mendapat tanggungjawab 1 Rencana Aksi yaitu inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
www.djpp.kemenkumham.go.id
Target Rencana aksi dimaksud adalah inventarisasi, pengumpulan, dan pemutakhiran data LKM bukan Bank dan bukan Koperasi di 6 Provinsi. Target tersebut telah diselesaikan 400% pada bulan Juli 2010 (B07) dengan capaian data pada 24 Provinsi, dengan hasil terinventarisasinya data 25.983 LKM.
4. Sembilan Direktif PRESIDEN di Bogor Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri memperoleh penugasan 3 Direktif dan 5 Rencana aksi dengan 9 target output sebagai ukuran keberhasilan. Sampai dengan Desember 2010 ke-9 target ukuran keberhasilan telah selesai seluruhnya dengan capaian 100%.
Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2010, antara lain:
1. Bidang Politik Dalam Negeri, meningkatnya proses konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan yang dicapai dari pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan integritas nasional kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan; pendidikan dan pengembangan budaya politik; penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 32 provinsi; serta serta inisiasi penyempurnaan paket UU bidang politik untuk menyiapakan koridor peraturan perundangan pelaksanaan Pemilu 2014.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, telah dilaksanakan berbagai langkah penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti:
a. Aspek Regulasi:
Penyelesaian peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004; penyiapan Revisi UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 (RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pemilu Kepala Daerah, dan RUU tentang Desa);
Penyusunan RUU tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta; penyusunan peraturan turunan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tetang Pemerintahan Aceh; serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perudang-undangan pusat dan daerah termasuk pengkajian 3000 Perda provinsi/kabupaten/kota.
b. Penataan Daerah Otonom (pemekaran wilayah): Penyelesaian Instrumen evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan DOB; Strategi Dasar Penataan Daerah sampai Tahun 2025; serta evaluasi kinerja DOB dan pengkajian terhadap usulan pembentukan 20 DOB berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2007.
c. Peningkatan Pelayanan Publik: Telah difasilitasi penetapan 13 Standar Pelayanan Minimal (SPM), difasilitasi penerapan 5 SPM di daerah, serta inventarisasi dan rekomendasi Perda bermasalah terkait perijinan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
d. Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk mendukung upaya peningkatan sinergi pusat-daerah; Penjabaran Prioritas www.djpp.kemenkumham.go.id
Nasional sesuai RPJMN dan Renstra K/L dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); serta penyusunan rancangan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di daerah.
e. Pembinaan Aparatur Daerah:
Telah tersusun draft standar/panduan untuk penetapan jumlah pegawai di daerah yang efisien; serta penyusunan dokumen terkait pengelolaan PNS di daerah yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS di daerah.
3. Bidang Pemerintahan Umum
a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Setiap Penduduk:
Tersusunnya Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan-SAK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-523 Tahun 2010 sebagai acuan untuk penerapan NIK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP; sosialisasi, koordinasi, dan bintek kepada seluruh kabupaten/kota;
pemutakhiran dan sinkronisasi database kependudukan; serta Penerbitan NIK di 329 kabupaten/kota.
b. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah: Dalam kerangka sinergi pusat dan daerah, telah dilakukan revisi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
c. Penyelesaian Masalah Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum: Telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum kepada seluruh Gubernur, dan telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPN Tentang Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah.
d. Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan: Telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
4. Bidang Pembangunan Daerah
a. Percepatan Proses Untuk Memulai Usaha (starting of business) menjadi 40 hari:
Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BKPM tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha; dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur.
b. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota: Telah dilakukan penandatanganan MoU antara BKPM dengan Pemerintah Kota Batam dan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Batam www.djpp.kemenkumham.go.id
tentang Penerapan SPIPISE di Batam, dan telah dilakukan launching SPIPISE di Batam, serta sosialisasi penerapan SPIPISE kepada pemerintah daerah (BKPMD, BAPPEDA dan Biro Ekonomi di 10 provinsi, dan 30 kabupaten/kota).
c. Konsolidasi Pemanfaatan Tanah dan Penataan Ruang: Terfasilitasinya upaya penguatan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat, melalui revitalisasi kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); fasilitasi Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dengan prioritas sektor kehutanan, pertambangan dan wilayah administrasi pemerintahan pada 4 provinsi; Fasilitasi pembentukan BKPRD di 33 provinsi untuk percepatan penyelesaian konflik tata ruang daerah; tersusunnya pedoman tentang tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah;
tersusunnya pedoman mekanisme hubungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang; Revitalisasi BKPRD di 6 provinsi; penerapan replikasi model kerjasama antar pemerintah daerah; serta dukungan pembangunan wilayah tertinggal dan daerah perbatasan, dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perkotaan.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Telah dilaksanakan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010 di 32 provinsi, 394 kabupaten dan 4.791 kecamatan dengan total alokasi sebesar Rp.9,63 trilyun. Perkembangan pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2010, antara lain:
a. Kegiatan Sarana Prasarana: Jumlah pemanfaat mencapai kurang lebih 21,416,534 orang, dengan jumlah pemanfaat dari kelompok miskin sebanyak kurang lebih 10,002,232 orang atau 47%.
b. Kegiatan Pendidikan: Kegiatan ini dimanfaatkan oleh kurang lebih 1,185,543 orang, dengan kelompok yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak kurang lebih 610,976 orang atau 52%.
c. Kegiatan Kesehatan: Jumlah pemanfaat dari kegiatan kesehatan sebanyak kurang lebih 1,662,620 orang, dengan jumlah pemanfaat dari RTM sebanyak kurang lebih 764,455 orang atau 46%.
d. Kegiatan Simpan Pinjan Kelompok Perempuan: Jumlah kelompok penerima di tahun 2010 sebanyak 54,840 kelompok, dengan jumlah pemanfaat mencapai 664,231 orang dengan jumlah dari kelompok miskin sebanyak 485,600 orang atau 75%.
Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pemanfaat yang dicapai oleh PNPM-MP di tahun 2010 sebanyak kurang lebih 23,648,861 orang, dengan jumlah pemanfaat dari rumah tangga miskin sebanyak kurang lebih 11,186,488 orang atau 47%. Sementara untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, baik untuk kegiatan kesehatan, pendidikan dan kegiatan sarana/ prasarana, jumlah Hari Orang Kerja (HOK) yang dicapai sebanyak kurang lebih 21,702,541 HOK, dan melibatkan tenaga kerja www.djpp.kemenkumham.go.id
sebanyak kurang lebih 2,289,126 orang dengan pekerja yang berasal dari kelompok miskin sejumlah kurang lebih 941,445 orang atau 41%.
6. Bidang Pembinaan Aparatur
a. Persiapan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri: Telah tersusun dokumen konsep kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri meliputi: Buku-I, Draft Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Buku-II, Draft Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.
Selanjutnya telah dilakukan inisiasi pelaksanaan kegiatan seperti: penelaahan kembali struktur organisasi, penataan tatalaksana melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); penerapan penilaian kinerja pegawai; serta pembangunan e-office dan e-government (seperti e- procurement dan e-audit).
b. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009:
Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai. Pada Tahun 2010 Laporan Keuangan tersebut telah diperiksa dan diaudit BPK RI dengan status opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), suatu peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Selain target capaian prioritas nasional tahun 2010 diatas, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan prioritas kementerian serta sejumlah kegiatan dasar penunjang lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.
B.
MASALAH DAN TANTANGAN POKOK KEDEPAN
1. Bidang Politik Dalam Negeri Berbagai hal yang diperkirakan masih akan terus berlangsung pada tahun 2011 mendatang pada bidang ini antara lain perbaikan prosedur demokrasi terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan agregasi dan artikulasi politik serta komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Hal lain adalah penguatan partisipasi politik masyarakat baik melalui partai politik maupun melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk penyempurnaan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang oleh banyak pihak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan aspirasi demokrasi yang berkembang saat ini. Selain itu, kita masih dihadapkan pula pada kondisi persoalan primordialisme sempit dan berbagai potensi konflik internal yang dapat mengancam integrasi nasional, yang perlu diantisipasi melalui pembinaan nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri www.djpp.kemenkumham.go.id
Dalam rangka mendorong harmonisasi dan sinergitas pusat-daerah serta antar daerah, masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan di tahun 2011, antara lain: belum rampungnya revisi UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 serta berbagai perangkat regulasi terkait; belum selesainya kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
masih belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pembagian urusan pemerintahan antar hirarkhi pemerintahan;
belum efektifnya pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; belum optimalnya penerapan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah berdasarkan SPM di daerah termasuk penetapannya oleh sektor terkait di Pusat; belum meratanya tingkat kompetensi atau kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan PNS daerah, meliputi: sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.
Pada aspek pengelolaan keuangan daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: belum optimalnya penggunaan dana perimbangan daerah; belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alternatif serta masih perlu ditingkatkannya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
Disamping itu, semakin besarnya dana yang ditransfer ke daerah belum sepenuhnya dapat diikuti dengan efektifnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah yang ditunjukkan dengan masih relatif rendahnya daerah yang memiliki kualitas laporan keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Bidang Pemerintahan Umum Di bidang pemerintahan umum, belum mantapnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antar hirarkhi pemerintahan di daerah perlu disikapi dengan melanjutkan upaya penguatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
Selain itu upaya untuk mendorong peningkatan kerja sama pemerintah daerah masih dihadapkan pada beragamnya bentuk kerjasama yang perlu ditata sekaligus dirangkaikan dengan penyusunan regulasi sebagai dasar hukum kerjasama baik antar Pemda maupun dengan pihak ketiga.
Pada aspek kependudukan dengan catatan sipil, setelah ditetapkannya Grand Design SAK tantangan kedepan adalah penerapannya terkait dengan pemberian NIK, dan penerapan SIAK dengan aplikasinya pada KTP, sementara itu kondisi saat ini adalah masih terbatasnya cakupan daerah yang menerapkan SIAK secara online, dan belum selesainya pemberian NIK yang dilakukan secara bertahap.
Pada bidang ini penanganan bencana mendapatkan prioritas dikaitkan dengan posisi geografis wilayah INDONESIA dan berbagai kejadian bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini; serta belum meratanya kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Selain itu, terkait pembangunan kawasan masih cukup banyak potensi permasalahan yang dihadapi antara lain: indikasi masih berkembangnya berbagai kegiatan ilegal;
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil termasuk aspek keamanannya;
rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur;
serta belum rampungnya penataan ruang pada daerah-daerah kawasan strategis tertentu. Secara umum, pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh sudah mulai menunjukan perkembangannya walaupun belum menunjukasn hasil yang signifikan sehingga hal ini perlu terus dikembangkan.
4. Bidang Pembangunan Daerah Salah satu kegiatan prioritas nasional dalam pembangunan daerah adalah mendorong iklim investasi dan iklim berusaha, diantaranya dilakukan dalam bentuk percepatan proses perijinan di daerah melalui PTSP yang telah diinisiasi sejak tahun 2010. Selanjutnya pada bidang pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi diantaranya pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs); penyusunan tata ruang yang dapat menjawab kebutuhan perekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
penyelesaian regulasi dan pedoman sebagai instrumen dalam perencanan pembangunan daerah; sinergitas kegiatan pembangunan sektoral; peningkatan penyediaan pelayanan publik perkotaan; serta peningkatan daya saing ekonomi lokal dan daerah dalam kerangka peningkatan daya saing nasional.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Beberapa permasalahan pada bidang ini antara lain percepatan upaya penanggulangan kemiskinan baik dari aspek teknis maupun jumlah daerah yang masih belum dapat diakomodir dalam kegiatan PNPM-MP; masih relatif terbatasnya kegiatan-kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; serta perbaikan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. Terkait peningkatan kemandirian masyarakat masih perlunya terus dibangun baik peran aktif dalam lembaga kemasyarakatan maupun keikutsertaaan dalam pembangunan secara partisipatif. Selanjutnya dari aspek infrastruktur, kondisi yang ada adalah masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perdesaan, serta masih relatif rendahnya akses masyarakat (khususnya di desa-desa terisolir, terpencil, dan perbatasan) terhadap pelayanan pemerintah dalam aspek penyebaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna.
Pada aspek penyelenggaraan tata pemerintahan dan otonomi desa, kita masih dihapkan pula pada belum optimalnya kewenangan dan regulasi; kapabilitas perangkat pemerintahan desa dan aparatur Pemerintahan Kelurahan; kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur; dukungan prasarana dan sarana kerja; serta pengembangan nilai- nilai sosial budaya lokal.
6. Bidang Pembinaan Aparatur www.djpp.kemenkumham.go.id
Belum optimalnya penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan oleh penyelenggara negara pada umumnya merupakan tantangan yang perlu dijawab melalui perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur, meliputi aspek kelembagaan, SDM, dan regulasi pendukungnya. Penyelesaian dokumen reformasi birokrasi diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik, yang didukung dengan struktur kelembagaan yang tepat dan proporsional serta kapasitas SDM aparatur yang memadai. Semangat peningkatan penyelenggaraan birokrasi tersebut, masih harus diikuti pula dengan pembenahan administrasi dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangan yang berlaku, terutama tertib administrasi keuangan dan aset (Barang Milik Negara (BMN)) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang masih perlu terus dibenahi dan ditingkatkan.
C.
HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
1. Bidang Politik Dalam Negeri Beberapa hal pokok yang perlu dilanjutkan di tahun 2011 antara lain peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan demokrasi melalui percepatan penyelesaian UNDANG-UNDANG bidang politik; revisi UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; fasilitasi penguatan Ormas dan partai politik; peningkatan kerukunan beragama; serta penguatan integritas nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air (wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, dan bela negara), termasuk pengembangan budaya dan etika politik demokrasi.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kedepan perlu terus dilanjutkan langkah-langkah untuk memperjelas pembagian urusan antar tingkat pemerintahan yang diikuti dengan penyesuaian kebijakan oleh pemerintah melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penetapan SPM dan penerapannya di daerah; penataan organisasi perangkat daerah yang sinergis serta peningkatan aparatur pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penataan daerah otonom termasuk pengaturan pemekaran daerah perlu diselesaikan instrumen pengaturannya, diikuti dengan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah yang baik berupa pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Pada aspek penataan kelembagaan, perlu terus didorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, akuntabel, serta dapat memberikan pelayanan publik;
peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, termasuk penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi.
3. Bidang Pemerintahan Umum www.djpp.kemenkumham.go.id
Dengan dilakukannya revisi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010 untuk penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, yang diikuti dengan pendanaan melalui dekonsentrasi di tahun 2011, perlu diikuti dengan langkah-langkah operasinal untuk membangun sinergitas Pusat dan daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah, perlu segera dilengkapi instrumennya berupa regulasi yang mengatur dan mendorong kerjasama antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga, format dan bentuk kerjasama, bidang-bidang yang dikerjasamakan, serta bentuk kelembagaannya.
Selanjutnya dalam rangka pengembangan SAK terpadu, langkah prioritas yang diperlukan adalah penerapan Grand Design SAK, melanjutkan kegiatan pemberian NIK yang harus diselesaikan ditahun 2011 serta penerapan e-KTP.
Terkait dengan penanganan bencana alam, perlu diubah paradigma dari yang sebelumnya bersifat penanganan darurat ke arah upaya pengurangan risiko bencana, dengan langkah-langkah pengurangan risiko bencana secara keseluruhan yang didukung dengan komitmen penanganan bencana di tingkat nasional hingga daerah.
Dalam hal pembangunan kawasan, langkah yang perlu dilakukan adalah melanjutkan upaya percepatan Pembangunan dan pemanfaatan kawasan sebagai wilayah perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar untuk memperbaiki posisi dan nilai strategisnya baik dari segi security maupun prosperity.
4. Bidang Pembangunan Daerah Pada bidang ini, perlu dilanjutkan upaya pembangunan ekonomi di daerah diantaranya dalam bentuk peningkatan pelayanan perijinan melalui PTSP; mendorong investasi di daerah; Kemitraan antara Pemerintah-Swasta; pencapaian target pembangunan MDGs;
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendaliannya; peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang; serta memaksimalkan potensi wilayah dan harmonisasi program lintas sektor agar dapat menghasilkan penyediaan infrastruktur yang lebih sinkron dan memadai dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatannya.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan upaya-upaya pada aspek keberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan yang baik, berbagai upaya yang perlu terus dilanjutkan adalah: penguatan kemandirian dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP; peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; keberdayaan lembaga kemasyarakatan perdesaan; peningkatan sarana prasarana perdesaan melalui peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana produksi; ketahanan pangan perdesaan melalui pengelolaan cadangan pangan; serta pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam.
6. Bidang Pembinaan Aparatur www.djpp.kemenkumham.go.id
Dalam bidang pembinaan aparatur, kegiatan yang dilakukan adalah melanjutkan kebijakan penataan dan pembinaan aspek kelembagaan, regulasi, dan SDM aparatur Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2011, diharapkan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri telah selesai dan diinisiasi pelaksanaannya untuk peningkatan kinerja dan perbaikan kesejahteraan apartur. Hal tersebut perlu dibangun dalam kerangka clean government yang didukung dengan pembinaan dan pengawasan yang terpadu diantaranya melalui SPIP.
Pada sisi akuntabilitas, perlu terus dicermati dan diikuti berbagai komitmen kinerja dan perbaikan kualitas pelaporannya seperti opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan, dan laporan lainnya seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan manajerial, dan sebagainya.
III.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2011 Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan tugas pokok membantu
dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri serta menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, penyampaian laporan hasil evaluasi, serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.
Arah kebijakan prioritas di bidang pemerintahan dalam negeri, adalah:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
2. Mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan yang desentralistik;
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; serta
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi.
Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA”. Visi tersebut memuat 5 (lima) kata kunci, yakni:
1. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
2. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif www.djpp.kemenkumham.go.id
dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
3. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
4. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Sumber Daya Aparatur yang Profesional, merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.
Kelima elemen pokok tersebut dirangkum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI) yang merupakan cerminan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat INDONESIA yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.
Untuk menjalankan peran strategik dalam pencapaian Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri MENETAPKAN 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:
1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
2. Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Terciptanya tertib administrasi kependudukan;
4. Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Desentralistik;
5. Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;
6. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan;
7. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah;
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
9. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.
Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di atas, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang bertema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Kementerian Dalam Negeri pada 4 (Empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional dan 2 Prioritas Lainnya dalam RKP dimaksud. Penugasan 4 (Empat) Prioritas Nasional lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; dan (4) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik;
serta 2 (dua) Prioritas Lainnya, meliputi: Bidang Polhukam dan Bidang Kesra. Selain itu Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat.
A.
PRIORITAS NASIONAL Berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 khususnya pada Buku I yang berisikan Prioritas Nasional tahun 2011, terdapat target capaian lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan indikator: (1) Tersusunnya Modul Wawasan Kebangsaan, Modul Pembauran Kebangsaan, Modul Bela Negara, Modul Pengembangan Nilai-nilai Pranata Sosial; dan (2) Terlaksananya 15 forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah.
2. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Kementerian, dengan indikator: 9000 peraturan daerah yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan).
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan indikator: 17 SPM ditetapkan.
4. Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah, dengan indikator: 10 SPM telah diterapkan di daerah.
5. Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah, dengan indikator: Tercapainya 100% evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2007.
6. Pembinaan Anggaran Daerah, dengan indikator: Tercapainya 40% kabupaten/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; (2) Tercapainya 27% rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (provinsi); (3) Tercapainya 70% jumlah APBD disahkan secara tepat waktu.
7. Pembinaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan indikator:
(1) Tercapainya 30% daerah provinsi/kabupaten/kota ber-LKPD dengan status WTP; (2) Tercapainya 60% penetapan dan penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disahkan secara tepat waktu.
8. Pengembangan SAK Terpadu, dengan indikator: (1) 168 kabupaten/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk; dan (2) 197 kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah.
9. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan indikator: (1) Tercapainya 40% peraturan daerah yang membentuk PTSP; (2) Tercapainya 30% PTSP yang siap menerapkan SPIPISE;
(3) Tercapainya 100% pembatalan peraturan daerah bermasalah; (4) Tercapainya 40% daerah yang mengurangi biaya perijinan untuk berusaha.
10. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu, dengan indikator:
Tercapainya 40% pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten).
11. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP), dengan indikator cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM di 4.940 kecamatan.
B.
PRIORITAS BIDANG Berdasarkan RKP Tahun 2011 yaitu pada Buku II yang berisikan arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target prioritas lingkup Kementerian Dalam Negeri, diantaranya adalah:
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator: (1) Tercapainya 75% penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan INDONESIA yang tepat waktu; (2) Sebanyak 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang) peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran; (3) Tercapainya 75% tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; (4) Terbentuknya 134 paket kerja sama sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air di 33 provinsi; dan (5) Terfasilitasinya 33 www.djpp.kemenkumham.go.id
provinsi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan.
2. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan indikator (1) Tercapainya 50% Kemajuan penetapan UNDANG-UNDANG Penanganan Konflik; (2) Tercapainya 60% kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (3) Sebanyak 10 angkatan aparatur pemerintah daerah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi; (4) Terfasilitasinya 7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), 16 wilayah rawan konflik, 10 wilayah potensi konflik dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan; (5) Tersusunnya dokumen laporan Puskomin terkait situasi daerah; (6) Terlaksananya 100 paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik di 33 provinsi; (7) Tercapainya 75% penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu; dan (8) Tercapainya 75% kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat.
3. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan indikator: (1) 500 Ormas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang mendapatkan peningkatan kapasitas (2) Tercapainya 80% kemajuan rancangan revisi UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas; (3) Tercapainya 75% kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat; (4) Tersusunnya laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan;
(5) Tercapainya 70% provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB); (6) Tersusunnya dokumen evaluasi UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; (7) Tercapainya 50% wilayah INDONESIA yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik; dan (8) Tercapainya 60% tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya.
4. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan indikator: (1) Tercapainya 75% penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu; (2) Tercapainya 75% penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu; (3) Tercapainya 75% pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; (4) Terlaksananya 3 forum komunikasi politik; (5) Tercapainya 80% laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; (6) Tersusunnya Dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum; (7) Tersusunnya Rancangan revisi terbatas UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; (8) Tercapainya 100% kemajuan penyusunan rancangan www.djpp.kemenkumham.go.id
revisi terbatas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; (9) Tersusunnya Rancangan UNDANG-UNDANG revisi terbatas UNDANG-UNDANG Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; (10) Terbentuknya 100 paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; (11) Tercapainya 75% rekomendasi hasil pemantauan perkembangan politik yang ditindaklanjuti; (12 Tersusunnya Rancangan UNDANG-UNDANG revisi terbatas UNDANG-UNDANG tentang Partai Politik; (13) Sebanyak 9 Parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas; (14) Sebanyak 9 Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan; (15) Tersusunnya 9 laporan pelaksanaan verifikasi, fasilitasi audit, penguatan kelembagaan dan evaluasi keuangan parpol; (16) Tercapainya 50% wilayah INDONESIA yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik; (17) Tercapainya 75% penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu; (18) Tersusunnya 3 materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula; (19) Finalisasi revisi PERATURAN PEMERINTAH tentang Partai Lokal di Aceh yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan kemasyarakatan dan tercapainya 50% pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil; (20) Tercapainya 25% kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund; (21) Terbentuknya 50 publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi; dan (22) Sebanyak 10 provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat.
5. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dengan indikator:
(1) Tercapainya 75% kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan; (2) Tercapainya 15% peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (3) Tercapainya 60% daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (4) Tercapainya 20% kabupaten/kota yang telah menerapkan regulasi pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan dan telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu; dan (5) Tersusunnya laporan sistem database dan sistem monev kerjasama daerah yang disusun.
6. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan dengan indikator tercapainya 70% fasilitasi Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, serta Pertanahan dan Kawasan Khusus.
7. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator terlayaninya 100% TKIB deportasi dan kesiap-siagaan satgas entry/transit/daerah asal.
8. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan indikator: (1) Sebanyak 13 daerah yang mendapat sarana prasarana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana; dan (2) Tercapainya 75% fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
9. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan dengan indikator:
(1) Tersusunnya 4 rumusan kebijakan dan produk hukum bidang penataan wilayah www.djpp.kemenkumham.go.id
administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi; (2) Terbentuknya 15 segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangan;
(3) Tercapainya 35% pemetaan rupabumi (toponimi); (7) Sebanyak 6 provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI- PNG); (5) Tercapainya 50% kabupaten/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar mendapat sarana prasarana perbatasan antar negara;
(5) Tercapainya 50% penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara; dan (4) Terbentuknya 3 Pos Lintas Batas tradisional dan international dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai.
10. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I dengan indikator:
(1) Tersusunnya penyempurnaan PERATURAN PEMERINTAH tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004;
(2) Terlaksananya sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat Pemerintahan kepada K/L dan pemerintah daerah; (3) Tercapainya 70% pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (4) Tercapainya 70% daerah yang sudah menyelesaikan Perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (5) Tercapainya 70% Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi; dan (6) Tersusunnya NSPK lingkup I oleh K/L dan fasilitasi implementasinya.
11. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II dengan indikator: (1) Tercapainya 30% pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (2) Tercapainya 30% daerah yang sudah menyelesaikan peraturan daerah mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; (3) Tercapainya 30% Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi; (4) Tersusunnya NSPK lingkup I oleh K/L dan fasilitasi implementasinya; dan (5) Tercapainya 30% peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi otonomi daerah.
12. Pengembangan kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah dengan indikator:
(1) Tercapainya 100% daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
(2) Tercapainya 100% daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
13. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga dengan indikator: (1) Sebanyak 113 kepala daerah kabupaten/kota dan pimpinan DPRD mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan; dan (2) Sebanyak 165 kabupaten/kota perwakilan dari masing-masing www.djpp.kemenkumham.go.id
komisi DPRD yang mengikuti Diklat Regulatory Impact Assesment (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.
14. Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah dengan indikator tersusunnya UNDANG-UNDANG Revisi UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004.
15. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah dengan indikator:
(1) Tersusunnya 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri NSPM Penataan Ruang Daerah; (2) Tercapainya 60% daerah dapat menyelesaikan peraturan daerah-nya sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 dan UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Tercapainya 2 daerah yang Rencana Tata Ruang (RTR) pemekarannya sudah disempurnakan; (4) Tercapainya 60% daerah membentuk BKPRD; (5) Terselenggaranya Rakernas BKPRN; (6) Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (pemerintah daerah, BKPRD dan DPRD);
(7) Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan penataan ruang; (8) Terselenggaranya evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
16. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan indikator: (1) Tersusunnya Naskah Akademis UNDANG-UNDANG tentang Perkotaan; (2) Tersusunnya 10 peraturan daerah berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan; (3) Tersusunnya kebijakan/pedoman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan; (4) Tersusunnya pedoman peningkatan peran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan; (5) Tercapainya 100 personil pemerintah daerah dan masyarakat yang mengikuti training mengenai pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan;
(6) Tersusunnya kebijakan/pedoman Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan; (7) Tercapainya 7 provinsi dan 30 kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular; (8) Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pembangunan perkotaan; (9) Fasilitasi 50 LKM; (10) Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan; (11) Tercapainya 20 kabupaten/kota, provinsi yang memiliki database dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan; (12) 20 Aplikasi database sistem informasi kawasan perkotaan;
(13) Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan; (14) Tersusunnya 4 Best Practices Perkotaan Unggulan;
(15) Terbentuknya 10 kerjasama City Sharing; (16) Terbentuknya 4 kerjasama sister city; (17) Terbentuknya 10 kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana); (18) Terbentuknya 2 Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan; (19) Tersusunnya 5 Rencana Objek Kerjasama yang tersusun secara memadai; (20) Terlaksananya Supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan; (21) Tersusunnya pedoman pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
(22) Terfasilitasinya 50 kota dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah; (23) Terfasilitasinya 62 kabupaten/kota dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi perkotaan; (24) Tersusunnya kebijakan/pedoman Kementerian Dalam Negeri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan; (25) Tersusunnya Kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
(26) Tersusunnya Pedoman di 10 kabupaten/kota di 5 provinsi tentang penataan kelembagaan ekonomi perkotaan; (27) Tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan/Pedoman SPP (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan); (28) Terbentuknya Sistem penilaian IMP Award yang disempurnakan; (29) 5 provinsi, 10 kabupaten/kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah; (30) 10 kabupaten/kota dari 3 provinsi yang terfasilitasi dalam penyusunan peraturan daerah terkait PSU di daerah; (31) Tersusunnya kebijakan/dokumen tentang standar pengukuran besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dan peraturan daerah terkait RTH di kawasan perkotaan;
(32) Tercapainya 4 kabupaten/kota yang terfasilitasi untuk penyusunan peraturan daerah terkait RTH di kawasan perkotaan; (33) Tercapainya 50 daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (34) Tercapainya 10 daerah yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan;
(35) Tersusunnya pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan.
17. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan indikator: (1) Tersusunnya Regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah; (2) Tersusunnya SOP Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya; (3) Tersusunnya data/info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah desiminasi/sosialisasinya serta fasilitasi pada 17 provinsi/kabupaten/kota; (4) Terlaksananya Workshop/studi banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah; (5) Terlaksananya Forum lintas stakeholder yang aktif; (6) Tersedianya tenaga fasilitator, terbentuknya lembaga fasilitasi di daerah baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya;
(7) Terbentuknya 30% forum kerjasama antar daerah;
(8) Terbentuknya 40% sektor bidang ekonomi yang dikerjasamakan oleh daerah; (9) Tersusunnya pedoman umum kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan di daerah; (10) Tersusunnya instrumen kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan.
18. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu dengan indikator: (1) Tercapainya 60% daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi www.djpp.kemenkumham.go.id
perekonomian daerah;
(2) Tersusunnya 2 pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil; (3) Tercapainya 40% wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil; dan (4) Terfasilitasinya 25% wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
19. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan indikator: (1) Terfasilitasinya 33 provinsi dan 90 kabupaten dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi, inventarisasi serta tersosialisasinya 1 Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Desa; (2) Terfasilitasinya 18 provinsi 64 kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD; (3) Terfasilitasinya 16 provinsi 16 kabupaten dan 32 desa dalam pengembangan desa dan kelurahan melalui penyusunan SOP, orientasi, Bintek, regulasi, koordinasi dan konsultasi;
(4) Terfasilitasinya 720 orang dari 32 provinsi, 22 kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas melalui TOT, Bintek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan; (5) Terfasilitasinya 18 provinsi 64 kabupaten 128 BPD dalam pemantapan Badan Perwakilan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi; dan (6) Terbangunnya 20 kantor desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.
20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dengan indikator: (1) Terfasilitasinya 15 angkatan 600 orang dari 32 provinsi dalam pelatihan yang diberikan provinsi, kabupaten/kota dan Balai PMD bagi masyarakat perdesaan melalui standar penyusunan kurikulum dan modul, koordinasi, sinkronisasi serta TOT;
(2) Terfasilitasinya 33 Provinsi, 400 kabupaten dalam pendataan potensi desa melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan dan terselenggaranya Lomba Desa/Kelurahan di 5 Kelurahan dan 5 Desa; (3) Terfasilitasinya 32 provinsi, 17 kabupaten dalam pendataan program masuk desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, Bintek, pelatihan, monitoring dan evaluasi;
(4) Terfasilitasinya 20 kabupaten di 15 provinsi dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah mengenai tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan Pusat Pertumbuhan Antar Desa, Bintek, dan koordinasi; (5) Terfasilitasinya 32 provinsi dan kabupaten dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bintek, pelatihan dan pendataan; (6) Terfasilitasinya 32 provinsi dan kabupaten dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; dan (7) Tersusunnya RTR desa di 60 kabupaten/kota.
21. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat dengan indikator:
(1) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam kesejahteraan sosial melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi (termasuk penguatan kelembagaan HIV dan AIDS); (2) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, www.djpp.kemenkumham.go.id
bintek, orientasi dan sosialisasi; (3) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi; (4) Terfasilitasinya kabupaten dalam pembinaan budaya nusantara melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi;
(5) Terfasilitasinya provinsi dan kabupaten dalam pemberdayaan perempuan melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi.
22. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan indikator: (1) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui PNPM PISEW; (2) Terfasilitasinya 12 kabupaten dalam usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha ekonomi keluarga masyarakat pesisir serta penguatan kelembagaan BUMKEL; (3) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal; (4) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam usaha perkreditan dan simpan pinjam melalui Monitoring, Evaluasi, Pendataan, Pola Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan; (5) Terbentuknya 35 Unit Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang mandiri; (6) Terfasilitasinya 33 provinsi, 10 kabupaten, 35 desa dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD; (7) Tersedianya 35 pasar untuk sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa; (8) Terfasilitasinya 33 provinsi, 20 kabupaten dalam usaha pertanian dan pangan di perdesaan melalui Bintek Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) provinsi dan kabupaten/kota, koordinasi, pengembangan serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola CPPD.
23. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dengan indikator: (1) Terfasilitasinya desa dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi di 14 desa dengan kegiatan pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME, terkelolanya 4 Desa Hutan di 4 Provinsi, dan terkelolanya Hutan Mangrove di 1 desa pada 1 provinsi; (2) Terfasilitasinya provinsi/kabupaten/kota dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, Bintek AMPL yang dilaksanakan di 33 provinsi, 32 kabupaten dan cakupan lokasi garapan PAMSIMAS di 15 provinsi, 110 kabupaten/kota; (3) Penerapan hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan di 32 provinsi, 50 kabupaten tertinggal termasuk di wilayah perbatasan; (4) Terfasilitasinya 33 provinsi, 35 kabupaten/kota 4 Pokmas, Posyantekdes dan 8 UMK dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev; (5) Terfasilitasinya 32 provinsi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaaan melalui identifikasi, pelatihan, Bintek, rakor, BLM, dan www.djpp.kemenkumham.go.id
Monev; (6) Cakupan PNPM-LMP sesuai standar pada 78 kecamatan 27 kabupaten di 6 provinsi; dan (7) Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana perdesaan di 50 kabupaten.
24. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional dengan indikator:
(1) Terlaksananya pelatihan 30 angkatan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar; (2) Terlaksananya pelatihan 36 angkatan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar;
dan
(3) Tercapainya 100% biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.
25. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator:
(1) Sebanyak 5 Kementerian/Lembaga dan 497 kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional; dan (2) Tersusunnya 4 dokumen smart card atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.
26. Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan dengan indikator: (1) Sebanyak 304 kabupaten/kota yang telah MENETAPKAN peraturan daerah sebagai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan (2) Tersusunnya 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri derivasi UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, dan Penyelenggaraan registrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
27. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah dengan indikator:
(1) Tercapainya 7,30% rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota; (2) Tercapainya 45% rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD provinsi; (3) Tercapainya 4% rata-rata hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (4) Tercapainya 20% kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah.
28. Penetapan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja dengan indikator ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH revisi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 yang disahkan.
29. Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dengan indikator:
(1) Terlaksananya peserta diklat teknis pemerintahan; (2) Terlaksananya 2 angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan dan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM; (3) Terlaksananya 6 angkatan alumni Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
30. Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat dengan indikator Tersusunnya sosialisasi Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat.
C.
PRIORITAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI Selain uraian indikator Prioritas Nasional dan indikator Prioritas Bidang yang diuraikan pada bagian 3.1 dan 3.2 sebelumnya, target capaian yang dilaksanakan pada Tahun 2011 merupakan Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. Beberapa Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:
1. Perencanaan Program dan Anggaran, dengan indikator; (1) Dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012; (2) Dokumen perencanaan program, anggaran dan monev, serta dekonsetrasi lingkup Setjen; dan (3) Terselenggarannya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan keluaran 5 laporan.
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan indikator:
(1) Tersedianya database PNSP Kementerian Dalam Negeri yang mutakhir, dengan keluaran 80%; (2) Jumlah laporan penyelesaian penataan jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP Kementerian Dalam Negeri, dengan keluaran 250 Orang; dan (3) Penyusunan dan sosialisasi regulasi perundang-undangan bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi, dengan keluaran 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Kementerian, dengan indikator: (1) Jumlah Rancangan UNDANG-UNDANG dari Kementerian Dalam Negeri yang masuk Program Legislasi Nasional, dengan keluaran 50 Proleg; dan (2) Jumlah hasil rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi yang dievaluasi, dengan keluaran 200 peraturan daerah.
4. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, dengan indikator: (1) Prosentase tingkat ketersediaan media informasi secara elektronik, dengan keluaran 70%; (2) Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan keluaran 10 jaringan komunikasi di komponen dan pemerintah daerah;
(3) Fasilitasi pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan e-Government di 4 daerah.
5. Pengelolaan Penerangan, dengan indikator: Fasilitasi penyiapan dukungan publikasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri.
6. Pengkajian Kebijakan Stratejik, dengan indikator: (1) Dokumen kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; (2) Isu strategis yang diidentifikasi sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan dan program strategik Kementerian Dalam Negeri;
(3) Hasil kajian kebijakan dan program strategik sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan strategik pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
7. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator: (1) Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan adminstrasi dan teknik kerjasama bilateral dan www.djpp.kemenkumham.go.id
multilateral; dan (2) Laporan hasil evaluasi kegiatan kerjasama luar negeri bidang kerjasama bilateral dan multilateral.
8. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset, dengan indikator:
(1) Laporan pengelolaan akuntansi lingkup Kementerian Dalam Negeri; (2) Laporan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri; (3) Laporan akuntansi dan BMN Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperoleh WTP.
9. Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator: (1) Prosentase penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN di 7 daerah, dengan keluaran 50% (4 daerah); (2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN, dengan keluaran 75%.
10. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah, dengan indikator: Fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan Pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum, dengan keluaran 85%.
11. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan, dengan indikator: Rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, serta Pertanahan dan Kawasan Khusus.
12. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator:
(1) 3 rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia; (2) Prosentase fasilitasi Pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia.
13. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator: (1) Rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas identifikasi potensi bencana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta sarana dan prasarana; (2) Prosentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas identifikasi potensi bencana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta sarana dan prasarana, dengan keluaran 85%; (3) Prosentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK, dengan keluaran 40%.
14. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan, dengan indikator:
Fasilitasi Pusat dan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi, dengan keluaran 80%.
15. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator:
(1) Terfasilitasinya penyusunan peraturan daerah tentang urusan yang menjadi kewenangan masing- masing daerah; dan (2) Bintek penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penataan urusan pemerintah daerah di 6 provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
16. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, dengan indikator: (1) Review PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah; (2) 28 provinsi usia di atas 10 tahun dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(3) 393 kabupaten/kota usia di atas 10 tahun dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) 128 Daerah Otonom Baru (DOB) usia di atas 3 tahun s/d 10 tahun dievaluasi kinerjanya; (5) 33 provinsi, 400 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment); (8) 33 provinsi, 400 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, Bintek dan supervisi fasilitasi pengembangan Kapasda.
17. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD, dengan indikator: (1) daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi;
(2) UNDANG-UNDANG tentang Keistimewaan DIY; (3) Cakupan pembinaan dan fasilitasi kooordinasi, bintek, (advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan penataan daerah otonom dengan keluaran 205 DOB terbina dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga, dengan indikator: (1) UNDANG-UNDANG tentang Pemilu KDH dan WKDH 8 provinsi, 51 kabupaten dan 8 kota yang menyelenggarakan Pemilukada tahun 2011; (2) Jumlah penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentian dan pengangkatan DPRD, dengan keluaran 8 gubernur, 51 bupati dan 8 walikota.
19. Pembinaan Anggaran Daerah, dengan indikator: Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran daerah, dengan keluaran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri, 66 Keputusan Menteri Dalam Negeri.
20. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah, dengan indikator:
(1) Terfasilitasinya penyusunan peraturan daerah mengenai tata ruang provinsi dan kabupaten/kota; (2) Tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang; (3) 70% pemerintah daerah yang menegakkan peraturan daerah tentang RTRW secara konsekuen; (4) Terfasilitasinya penyusunan peraturan daerah mengenai tata ruang menjadi acuan dalam PTSP; (5) Kebijakan terkait dengan penataan ruang dan lingkungan hidup di daerah; (6) 60% daerah yang telah MENETAPKAN peraturan daeran mengenai Rencana Tata Ruang Daerah (rencana umum dan rencana rinci tata ruang).
21. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan indikator: (1) Kebijakan terkait dengan pengembangan potensi, promosi dan perbaikan iklim usaha/ investasi di daerah kerjasama, kelembagaan dan dukungan sarana dan prasarana perekonomian daerah (mendukung Starting of Business 40 Days); (2) Prosentase bertambahnya jumlah daerah yang membentuk PTSP, dengan keluaran 40%; (3) Pembatalan peraturan daerah yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP; (4) www.djpp.kemenkumham.go.id
Evaluasi pelaksanaan pengembangan potensi, promosi, kerjasama serta kelembagaan dan dukungan sarana prasarana perekonomian daerah terselesaikan.
22. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu, dengan indikator: (1) Jumlah kebijakan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah; dan (2) 40% pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan pembinaan kerjasama pengembangan wilayah.
23. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator: (1) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) Prosentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD) yang serasi dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan daerah; (3) Prosentase konsistensi perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, KUA, PPAS dan APBD) berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah tentang APBD provinsi, dengan keluaran 40%; (4) Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dengan keluaran 50%.
24. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk, dengan indikator:
Penyusunan pedoman pelaksanaan pendaftaran penduduk, dengan keluaran 2 rancangan Peraturan Menteri.
25. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil, dengan indikator: Penyusunan pedoman pelaksanaan pencatatan sipil.
26. Pengelolaan Informasi Kependudukan, dengan indikator:
(1) Jumlah pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan, dengan keluaran 1 petunjuk teknis/1 rancangan Peraturan Menteri; (2) Terbangunnya dan beroperasinya SIAK dan database kependudukan berbasis NIK Nasional di kabupaten/kota, provinsi dan nasional secara online dan real time.
27. Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan, dengan indikator: (1) Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan, dengan keluaran 4 Rancangan Peraturan Menteri; dan (2) Pengkajian dan perumusan kebijakan perkembangan kependudukan, serta profil kependudukan dengan keluaran 3 kabupaten/kota.
28. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan, dengan indikator:
(1) Pedoman pelaksanaan perencanaan kependudukan dan penyerasian kebijakan kependudukan; dan (2) Kajian dan penyusunan perencanaan kependudukan, indikator kependudukan, proyeksi penduduk, analisis dampak kependudukan, tipologi kependudukan daerah dan penyerasian kebijakan kependudukan.
29. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, dengan indikator:
(1) Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang administrasi pendapatan, aset dan investasi daerah dengan keluaran 1 UNDANG-UNDANG (Lanjutan), 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri; dan (2) Jumlah evaluasi rancangan peraturan daerah dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak & retribusi daerah dengan keluaran 600.
www.djpp.kemenkumham.go.id
30. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan, dengan indikator:
Jumlah kebijakan/regulasi/ pedoman di bidang dana perimbangan dengan keluaran 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri, 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
31. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dengan indikator: Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah, dengan keluaran 33 Keputusan Menteri Dalam Negeri.
32. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional, dengan indikator: (1) Laporan hasil pemeriksaan reguler (kinerja) lingkup Kementerian Dalam Negeri; (2) Laporan hasil pemeriksaan reguler (kinerja) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) Laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri;
(4) Laporan hasil evaluasi LAKIP; (5) Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah.
33. Penelitian dan Pengembangan, dengan indikator: (1) Laporan/produk Litbang kegiatan penelitian, kajian strategis, kajian aktual, kajian mandiri; dan (2) Laporan hasil FGD.
34. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan, dengan indikator:
Administrasi pengajaran, evaluasi, pengembangan, kegiatan perpustakaan dan senat IPDN, dengan keluaran: 13 laporan, 38 literatur, 17 GBPP/SAP/SYLABUS, 19 Modul, 2.265 buku.
IV.
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2011 Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-676/MK.02/2010 tanggal 13 Nopember 2010 perihal Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri memperoleh alokasi Pagu Definitif Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.208.795.280.000,-. Selanjutnya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-468/MK.2/2010 tanggal 15 Nopember 2010 perihal Realokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri (BA 010) ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BA 111) sebesar Rp.454.000.000.000,- total alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri berubah dari semula sebesar Rp. 15.208.795.280.000,- menjadi Rp.14.754.795.280.000,- yang terdiri dari:
1. Rupiah Murni sebesar Rp.13.049.826.400.000,-, dengan komposisi Anggaran Mengikat sebesar Rp.440.813.289.000,- dan Tidak Mengikat sebesar Rp.12.609.013.111.000,-;
2. Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP.1.678.884.900.000,-; dan
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.26.083.980.000,-.
Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pagu Definitif tersebut, telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp.9.583.000.000.000, kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp.2.468.020.000.000.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis/UPT), serta www.djpp.kemenkumham.go.id
dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pusat (termasuk Kantor Daerah) :
Rp. 6.761.792.146.000,-
2. Dekonsentrasi :
Rp.
555.918.442.000,-
3. Tugas Pembantuan :
Rp.
259.433.826.000,-
4. Urusan Bersama :
Rp. 7.177.650.866.000,- Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.065.000.000,-.
Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan Program dan Anggaran; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Pengelolaan Data, Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi; (7) Pengelolaan Penerangan; (8) Pengkajian Kebijakan Strategik; (9) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan (10) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar sebesar Rp.
9.018.945.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Pembinaan/fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.800.000.000,-.
b. Fasilitasi pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaran e-government, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.218.945.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp.519.482.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.
3. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.139.004.000.000.-.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; (2) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
(3) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (4) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; (5) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; dan (6) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.
4. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.202.565.000.000.- Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
(2) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan;
(4) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
(5) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
serta
(6) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 38.968.200.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,-.
b. Pembinaan wilayah dan pemberdayaan tugas pemerintahan umum di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
c. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,-.
d. Fasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.500.000.000.-.
e. Pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi wilayah administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000.000.-.
f. Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
g. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan sumber daya alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
h. Peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.
i. Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana SCDRR dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.-.
j. Pengurangan resiko bencana di Aceh-DRRA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.168.200.000.-.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Disamping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.
38.990.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000.000,-.
b. Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.490.000.000,-.
5. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik.
Alokasi anggaran sebesar Rp.265.804.400.000.- Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (2) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (3) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II;
(4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (5) Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah; (7) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (8) Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah; (9) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan (10) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 42.391.142.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Transformasi Pemerintahan Aceh-AGTP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.200.000.000.-.
b. Transformasi pemerintahan daerah di Kepulauan Nias-NITP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.000.000.-.
c. Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.191.142.000,- Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp. 61.037.886.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah-ILGR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
b. Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.837.886.000.-.
6. Program Bina Pembangunan Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.832.200.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; (2) Fasilitasi www.djpp.kemenkumham.go.id
Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
(5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah.
Pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.
42.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.033.400.000.000.- Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(2) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM);
(3) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (5) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; serta (8) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 451.040.155.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Fasilitasi penguatan kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,-.
b. Peningkatan kapasitas bagi kepala desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,-.
c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.650.000.000.-.
d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM- PISEW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.580.000.000.-.
e. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.420.910.155.000.-.
f. Fasilitasi penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.300.000.000.-.
Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 116.905.940.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a. Pembangunan kantor desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
b. Penyediaan sarana dan prasarana pasar desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.905.940.000,-.
c. Fasilitasi pelaksanaan PNPM-LMP dan komponen bantuan langsung masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.000.000.000,-.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp. 7.177.650.866.000,-.
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.578.412.000.000.- Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil; (2) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
(3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (5) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (6) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; dan (7) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 10.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk sosialisasi UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penerbitan NIK di 168 kabupaten/kota, serta monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kabupaten/kota.
9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.100.000.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah; (2) Pembinaan Anggaran Daerah; (3) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (4) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; dan (5) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
10. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.43.835.800.000,-.
Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II;
(4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III;
(5) www.djpp.kemenkumham.go.id
Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV;
serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.101.800.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; dan (5) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.727.095.000.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan; (2) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (3) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (4) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (5) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; dan
(6) Pendidikan dan Pelatihan Regional.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 4.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan.
13. Program Pendidikan Kepamongprajaan.
Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.269.465.985.000.
Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; (3) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.
PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam ribu rupiah) No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H A.
SEKRETARIAT JENDERAL
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
217.065.000 - -
217.065.000
1.1 Perencanaan Program dan Anggaran
16.386.060 - -
16.386.060
1.2 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
9.675.000 - -
9.675.000
1.3 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja
9.056.000 - -
9.056.000
1.4 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
8.562.000 - -
8.562.000
1.5 Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan1)
45.155.000 - -
45.200.572
1.6 Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi
18.335.300 - -
18.335.300
1.7 Pengelolaan Penerangan
6.350.000 - -
6.350.000
1.8 Pengkajian Kebijakan Strategik
8.577.800 - -
8.577.800
1.9 Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri
5.960.000 - -
5.960.000
1.10 Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.
88.962.268 - -
88.962.268
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
519.482.000 - -
519.482.000
2.1 Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
519.482.000 - -
519.482.000 B.
DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
139.004.000 - -
139.004.000 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H
3.1 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik 2)
27.250.000 - -
27.250.000
3.2 Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
34.365.000 - -
34.365.000
3.3 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
13.150.000 - -
13.150.000
3.4 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
16.630.000 - -
16.630.000
3.5 Fasilitasi Politik Dalam Negeri
38.109.000 - -
38.109.000
3.6 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
9.500.000 - -
9.500.000 C.
DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
4. PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
187.546.800
15.018.200 -
202.565.000
4.1 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
34.878.000 - -
34.878.000
4.2 Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
22.800.000 - -
22.800.000
4.3 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan
16.500.000 - -
16.500.000
4.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat
11.500.000 - -
11.500.000
4.5 Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
34.140.000
15.018.200 -
49.158.200
4.6 Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan 3)
67.728.800 -
67.728.800 D.
DITJEN OTONOMI DAERAH
5. PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
123.592.000
142.212.400 -
265.804.400
5.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah
35.134.000 - -
35.134.000
5.2 Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I
10.798.454
11.251.000 -
22.049.454 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H
5.3 Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II
6.495.546
3.961.000 -
10.456.546
5.4 Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
17.500.000
98.000.400 -
115.500.400
5.5 Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2.500.000 - -
2.500.000
5.6 Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah
5.000.000 - -
5.000.000
5.7 Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD
22.101.000
29.000.000 -
51.101.000
5.8 Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah
4.000.000 - -
4.000.000
5.9 Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga
15.063.000 - -
15.063.000
5.10 Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah
5.000.000 - -
5.000.000 E.
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
6. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH
211.189.000
24.643.200 -
235.832.200
6.1 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 4)
92.472.000 - -
92.472.000
6.2 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah
11.511.000 - -
11.511.000
6.3 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
41.532.000
21.913.200 -
63.445.200
6.4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
20.342.000 - -
20.342.000
6.5 Fasilitasi Penataan Perkotaan
22.773.000 - -
22.773.000
6.6 Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah
22.559.000
2.730.000 -
25.289.000 F.
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
8.542.691.500
1.490.708.500 -
10.033.400.000
7.1 Dukungan Manajamen Dan Dukungan Teknis Lainnya
80.500.000 - -
80.500.000 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7.2 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
8.243.191.500
1.339.808.500 -
9.583.000.000
7.3 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
36.900.000 - -
36.900.000
7.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
30.000.000 - -
30.000.000
7.5 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
30.300.000 - -
30.300.000
7.6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
62.900.000
24.600.000 -
87.500.000
7.7 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
29.500.000
126.300.000 -
155.800.000
7.8 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional
29.400.000 - -
29.400.000 G.
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.578.412.000 - -
2.578.412.000
8.1 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55.311.160 - -
55.311.160
8.2 Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk
9.998.440 - -
9.998.440
8.3 Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil
6.791.100 - -
6.791.100
8.4 Pengelolaan Informasi Kependudukan
25.924.000 - -
25.924.000
8.5 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 5)
2.468.020.000 - -
2.468.020.000
8.6 Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan
7.188.100 - -
7.188.100
8.7 Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan
5.179.200 -
5.179.200 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H H.
DITJEN KEUANGAN DAERAH
9. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
61.100.000 - -
61.100.000
9.1 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
27.120.000 - -
27.120.000
9.2 Pembinaan Anggaran Daerah
9.400.000 - -
9.400.000
9.3 Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah
10.000.000 - -
10.000.000
9.4 Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan
6.500.000 - -
6.500.000
9.5 Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8.080.000 - -
8.080.000 I.
INSPEKTORAT JENDERAL
10. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
40.635.700
3.200.100 -
43.835.800
10.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
23.724.198
3.200.100
26.924.298
10.2 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I
4.030.962 - -
4.030.962
10.3 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II
3.309.672 - -
3.309.672
10.4 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III
3.236.643 - -
3.236.643
10.5 Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV
3.425.407 - -
3.425.407
10.6 Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus
2.908.818 - -
2.908.818 J.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
11. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
35.101.800 - -
35.101.800 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H DALAM NEGERI
11.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan
22.101.800 - -
22.101.800
11.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Otda
3.250.000 - -
3.250.000
11.3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
3.250.000 - -
3.250.000
11.4 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
3.250.000 - -
3.250.000
11.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
3.250.000 - -
3.250.000 K.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
12. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
129.294.600
3.102.500
21.329.995
153.727.095
12.1 Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan
36.973.678 -
89.120
37.062.798
12.2 Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
17.948.370 -
3.954.000
21.902.370
12.3 Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah
9.371.850
3.102.500
2.712.830
15.187.180
12.4 Diklat Bidang Struktural dan Teknis
7.753.062 -
2.067.400
9.820.462
12.5 Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat
5.124.039 -
806.200
5.930.239
12.6 Pendidikan dan Pelatihan Regional
52.123.601 -
11.700.445
63.824.046 L.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
13. PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN
264.712.000 -
4.753.985
269.465.985
13.1 Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan
30.926.732 -
4.753.985
35.680.717 www.djpp.kemenkumham.go.id
No.
SATUAN KERJA/PROGRAM/KEGIATAN RUPIAH MURNI P H L N P N B P J U M L A H
13.2 Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan 6)
183.229.996 - -
183.229.996
13.3 Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan
9.773.450 - -
9.773.450
13.4 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah
40.781.822 - -
40.781.822 J U M L A H
13.049.826.400
1.678.884.900
26.083.980
14.754.795.280 Keterangan:
14.013.052.900 1) Alokasi pada kegiatan ini sudah termasuk belanja peralatan dan mesin untuk seluruh Biro/Pusat Lingkup Setjen sebesar Rp.2.910.100.000,- 2) Pada Kegiatan ini terdapat perubahan/penyesuaian Nota Keuangan RAPBN Tahun 2011 berupa pengurangan sebesar Rp.9.900.000.000,- 3) Pada Kegiatan ini, sebelumnya terdapat tambahan anggaran sebesar Rp.404.000.000.000,- untuk Operasional BNPP dan Pembangunan Perbatasan serta teralokasi Rp.50.000.000.000,- pada Pagu Sementara. Total alokasi Anggaran BNPP sebesar Rp.454.000.000.000, telah direlokasi dari BA. 10 (Kementerian Dalam Negeri) ke BA. 111 (BNPP) yang ditetapkan sesuai surat Menteri Keuangan No. S- 468/MK.2/2010 tanggal 15 Nopember 2010.
4) Pada Kegiatan ini terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000.000,- sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-446/MK.2/2010 tanggal 8 Nopember 2010, yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp.42.500.000.000,- dan Pembinaan dan Manajemen Aset Sarana dan Prasarana Pemda sebesar Rp.2.500.000.000,- sebagaimana dalam Pagu Definitif.
5) Pada Kegiatan ini terdapat tambahan anggaran sebesar Rp.1.468.020.000 untuk menambah cakupan penerapan e-KTP pada 122 Kabupaten/Kota, sehingga dari target semula 75 Kabupaten/Kota menjadi 197 Kabupaten/Kota.
6) Pada Kegiatan ini terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.40 M sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-446/MK.2/2010 tanggal 8 Nopember 2010, yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Kampus IPDN Jatinangor (jalan lingkungan, saluran air, pagar dan penyediaan fasilitas sistem keamanan lingkungan, maupun gedung kampus, dan rehabilitasi gedung IPDN Jatinangor).
www.djpp.kemenkumham.go.id
V. PENUTUP Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 merupakan Agenda Tahunan Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada tahun 2011 oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
MENTERI DALAM NEGERI GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id