Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pendahuluan; b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan; d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan; e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat; f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan h. Penutup. (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang: a. Tujuan penyusunan laporan; b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c. Strategi dan kebijakan. (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang: a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: 1. Pendapatan Desa. 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Bidang Pembangunan; c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ; d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e) Bidang Tak Terduga; f) Jumlah Belanja; dan g) Surplus/Defisit. 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan ; b) Pengeluaran Pembiayaan ; dan c) Selisih Pembiayaan. d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum pada ayat (8) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang: a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan; c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi: a. kesimpulan laporan; b. penyampaian ucapan terima kasih; dan c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut. (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember. (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi. (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota MENETAPKAN kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi: a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan. (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi. (4) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota MENETAPKAN kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi. (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa. b. meminta keterangan atau informasi. c. menyatakan pendapat. d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa. (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab. (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi: a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan. (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi. (4) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota MENETAPKAN kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi. (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa. b. meminta keterangan atau informasi. c. menyatakan pendapat. d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa. (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab. (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di Kabupaten/Kota. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya. (4) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) antara lain: a. Fasilitasi dan koordinasi; b. Sosialisasi; c. Bimbingan teknis; dan d. Monitoring dan evaluasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN TENTANG LAPORAN KEPALA DESA LAPORAN KEPALA DESA A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN... 4. Pendapatan Desa Rp…................... 5. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp….......................... b. Bidang Pembangunan Rp….......................... c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….......................... d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….......................... e. Bidang Tak Terduga Rp….......................... Jumlah Belanja Rp….......................... Surplus/Defisit Rp…......................... 6. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……..................... b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.............................. Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……....................... A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN.... KODE REKENI NG URAIAN ANGGARAN (Rp.) KETERANG AN 1 2 3 4 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 2 Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………………….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 Kegiatan…………………………… 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2 Kegiatan……………………. 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst………………… 2 4 2 Kegiatan……………………….. 2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2 Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil KekayaanDesaYangdipisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………………… TTD (……………………………….) B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KODE REKENI NG URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) JUMLAH REALISASI (Rp.) LEBIH/ KURANG (Rp.) KET. 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst……………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst ………………………… . 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst…………………… …………….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 Kegiatan……………… …………… 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2 Kegiatan……………… …. 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst………………… 2 4 2 Kegiatan……………….. 2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2 Kegiatan……………… … JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/ Jumlah 1 2 3 4 1. Peraturan Perundang- undangan. a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa 2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta 3. Pertanahan. a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa 4. Manajemen Pemerintahan. a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD 5. Ketentraman dan Ketertiban. a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja 6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak e. Lembaga Adat – Ada Tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan NO. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak 1 2 3 4 1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Buah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah) 3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g.Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) 4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 5. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g.Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) 3 Bidang Kemasyarakatan 1 2 3 4 1. Sosialisasi Produk Hukum Desa a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) PERATURAN PEMERINTAH No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali) 2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) 3. Sosial Budaya Masyarakat a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) 4. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) b. Majelis gereja (Jumlah) c. Majelis Budha (Jumlah) d. Majelis Hindu (Jumlah) e. Remaja Masjid (Jumlah) f. Remaja Gereja (jumlah) g. Remaja Budha (Jumlah) h. Remaja Hindu (Jumlah) 5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat No. Sub Bidang Kegiatan 1 2 3 4 1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) c. Bidang Politik (Berapa Kali) d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 3. Penggalangan Partisipasi Masyarakat a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO