PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMEN Nomor 41 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 902) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 17

Correction

(1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi: a. perubahan jumlah pasangan calon; b. penghitungan dan pemungutan suara ulang; c. pemilihan lanjutan; dan/atau d. pemilihan susulan. yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD. (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyesuaian besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan yang disebabkan dilakukannya Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan Program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebutuhan: a. alat pelindung diri; b. santunan bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan dengan besaran ditetapkan oleh kepala daerah; c. penambahan jumlah tempat pemungutan suara; d. penyesuaian honorarium bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan; dan e. lainnya terkait keselamatan dan perlindungan bagi penyelenggara dan pemilih. (4) Kebutuhan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk Hibah barang oleh Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kebutuhan penambahan jumlah tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pemerintah melalui pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (7) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), tetap dilaksanakan. (8) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperhitungkan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 6

Article 14

Article 16

Article 17

Article 17A

Article 20

Article 24A

Article 24B

Article II