PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2011 tentang PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERMEN Nomor 40 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Peraturan daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. 6. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah. 7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 2

Correction

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Article 3

Correction

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan g. pelaksanaan tugas lainnya. (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kedua

Satpol PP Kabupaten/Kota

Article 6

Correction

(1) Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A, terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Satuan Linmas; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe B, terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; e. Seksi Pengembangan Kapasitas; f. Seksi Sarana dan Prasarana; www.djpp.kemenkumham.go.id g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Article 7

(1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota. (2) Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan. (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP kabupaten/kota.

BAB 1

Susunan Organisasi

Article 6

Correction

(1) Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A, terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Satuan Linmas; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe B, terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; e. Seksi Pengembangan Kapasitas; f. Seksi Sarana dan Prasarana; www.djpp.kemenkumham.go.id g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Article 7

(1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota. (2) Unit Pelaksana Satpol PP kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan. (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP kabupaten/kota.

Article 8

(1) Satpol PP kabupaten/kota, terdiri atas: a. Tipe A; dan b. Tipe B. (2) Besaran organisasi Satpol PP kabupaten/kota Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah. (3) Satpol PP kabupaten/kota Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enampuluh). (4) Satpol PP kabupaten/kota Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enampuluh).

Article 9

Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2011 tentang PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

Article 21

Article 22