PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 tentang INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

PERMEN Nomor 38 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD

Article 6

Correction

(1) IKKD diukur dan dinilai melalui 2 (dua) variabel, meliputi: a. kinerja pemerintah daerah; dan b. kepemimpinan kepala daerah. (2) Kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi: a. capaian kinerja; b. penerimaan penghargaan (3) Kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b mencakup 2 (dua) dimensi, meliputi: a. kepemimpinan birokrasi; dan b. kepemimpinan sosial. (4) Setiap dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup indikator-indikator. (5) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup parameter-parameter. (6) Struktur variabel, dimensi, indikator, dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Setiap dimensi pada masing-masing variabel IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberi bobot. (2) Bobot dimensi pada variabel kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi: a. capaian kinerja diberi bobot 60 (enam puluh); dan b. penerimaan penghargaan diberi bobot 40 (empat puluh). (3) Bobot dimensi pada variabel kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi: a. kepemimpinan birokrasi diberi bobot 60 (enam puluh); dan b. kepemimpinan sosial diberi bobot 40 (empat puluh). (4) Setiap indikator pada masing-masing dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sesuai dengan jumlah parameter, yang meliputi: a. skor 5 (lima) kategori sangat tinggi; b. skor 4 (empat) kategori tinggi; c. skor 3 (tiga) kategori sedang; d. skor 2 (dua) kategori rendah; dan e. skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Article 8

Metode pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi: a. tahap kesatu berupa pengukuran dan penilaian variabel kinerja pemerintah daerah; dan b. tahap kedua berupa pengukuran dan penilaian variabel kepemimpinan kepala daerah.

Article 9

(1) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didasarkan pada data dan informasi kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga berupa data dan informasi tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik. (2) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (3) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara: a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan kepala daerah nominator. (4) Skala nilai terhadap total skor variabel kinerja pemerintah daerah untuk penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi; b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi; c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang; d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah. (5) Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel kinerja pemerintah daerah. (6) Penetapan kepala daerah nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua.

Article 10

(1) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan pada data dan informasi hasil survei kepemimpinan kepala daerah oleh Badan Litbang Kemendagri. (2) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot masing-masing dimensi dari variabel kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (3) Pengukuran dan penilaian IKKD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara: a. pengukuran total skor variabel, yang diperoleh dari penjumlahan total skor dua dimensi dan total skor dimensi diperoleh dari hasil perkalian antara total skor indikator dengan bobot dimensi; dan b. penilaian total skor variabel berdasarkan skala nilai untuk penetapan kepala daerah nominator. (4) Skala nilai terhadap total skor variabel kepemimpinan kepala daerah untuk penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. Skor 90 (sembilan puluh) - 100 (seratus) kategori sangat tinggi; b. Skor 80 (delapan puluh) - 89 (delapan puluh sembilan) kategori tinggi; c. Skor 60 (enam puluh) - 79 (tujuh puluh sembilan) kategori sedang; d. Skor 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori rendah; dan e. Skor 0 (nol) - 39 (tiga puluh sembilan) kategori sangat rendah. (5) Penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada urutan perolehan total skor variabel kepemimpinan kepala daerah. (6) Penetapan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kepala daerah penerima penghargaan kepemimpinan kepala daerah.

Article 11

(1) Kepala daerah yang dinominasikan menerima penghargaan berjumlah paling sedikit 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri atas: a. gubernur paling sedikit 6 (enam) orang; b. bupati paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan c. wali kota paling sedikit 8 (delapan) orang. (2) Kepala daerah yang ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik, yang terdiri atas: a. gubernur paling sedikit 3 (tiga) orang; b. bupati paling sedikit 5 (lima) orang; dan c. wali kota paling sedikit 4 (empat) orang.

Article 12

Kepala daerah yang dinominasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan kepala daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yang meliputi: a. sedang menduduki masa jabatan kepala daerah pada tahun kedua; b. kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun pertama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan Republik INDONESIA; dan c. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Article 13

Dalam melakukan pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk 2 (dua) tim, meliputi: a. Tim Pelaksana IKKD; dan b. Tim Penilai Kepemimpinan Kepala Daerah.

Article 14

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat struktural Badan Litbang Kemendagri; dan b. pejabat fungsional peneliti Badan Litbang Kemendagri. (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. Kegiatan Tahap Kesatu: 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja pemerintah daerah dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga; 2) melakukan pengolahan data dan informasi kinerja pemerintah daerah pada setiap indikator dan dimensi; dan 3) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi kinerja pemerintah daerah kepada Tim Penilai. b. Kegiatan Tahap Kedua: 1) melakukan penyusunan instrumen survei kepemimpinan kepala daerah; 2) melakukan survei untuk pengumpulan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah kepada responden di lingkungan pemerintah daerah; 3) melakukan pengolahan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah pada setiap indikator dan dimensi; dan 4) menyerahkan hasil pengolahan data dan informasi kepemimpinan kepala daerah kepada Tim Penilai.

Article 15

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas ketua dan anggota. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga think tank, akademisi, pakar dan/atau praktisi. (4) Lembaga think tank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi nonpemerintah dan/atau lembaga semi otonom yang melakukan penelitian, penilaian, dan advokasi mengenai substansi kebijakan pemerintahan dalam negeri, strategi politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.

Article 16

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas: a. Kegiatan Tahap Kesatu: 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel kinerja pemerintah daerah berdasarkan data dan informasi dari Tim Pelaksana; 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel kinerja pemerintah daerah dan MENETAPKAN kepala daerah yang dinominasikan; dan 3) melaporkan hasil penetapan kepala daerah yang dinominasikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri. b. Kegiatan Tahap Kedua: 1) melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel kepemimpinan kepala daerah berdasarkan data dan informasi dari Tim Pelaksana; 2) melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor variabel kepemimpinan kepala daerah dan MENETAPKAN kepala daerah terbaik; dan 3) melaporkan hasil penetapan kepala daerah terbaik kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.

BAB Kedua

Metode, Tahapan dan Skala Nilai

Article 8

Correction

Article 9

Correction

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Tim Pelaksana dan Tim Penilai

Article 13

Correction

Dalam melakukan pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk 2 (dua) tim, meliputi: a. Tim Pelaksana IKKD; dan b. Tim Penilai Kepemimpinan Kepala Daerah.

Article 14

Correction

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 tentang INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19