PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2014 tentang UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 38 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA

Article 2

Correction

(1) Setiap Calon Praja yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja dan dinyatakan lulus dilantik sebagai Muda Praja. (2) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu Upacara. (3) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (4) Dalam hal Menteri berhalangan, Pelantikan Muda Praja dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 3

Susunan acara Pelantikan Muda Praja paling sedikit terdiri dari: a. Pembacaan naskah pelantikan; b. Pembacaan kode etik praja; c. Penyematan tanda pangkat Muda Praja dan pin lambang Kementerian Dalam Negeri; dan d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Muda Praja.

Article 4

Naskah pelantikan Muda Praja berbunyi: ”Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini ……., tanggal …….., bulan …….., www.djpp.kemenkumham.go.id Tahun ……., saya Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA melantik saudara-saudara sebagai Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan ……. Tahun ………; saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat mengikuti proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan sebaik-baiknya.

Article 5

(1) Setelah pembacaan naskah pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pembacaan kode kehormatan Praja. (2) Kode kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Kode kehormatan Praja 1. Kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; 2. Berjiwa Pamong yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. Sebagai putra Bangsa yang siap mengabdi dan rela berkorban, senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara; 4. Dapat dipercaya, berdisiplin, bertanggungjawab, pembela kebenaran/keadilan dan kejujuran; dan 5. Insan berilmu yang berkemauan dan berkemampuan serta andalan dalam mengisi kemerdekaan."

BAB III

UPACARA PELANTIKAN PAMONG PRAJA MUDA

Article 6

Correction

(1) Setiap Praja lulusan Program Diploma IV dan Strata Satu (S1) IPDN yang telah di wisuda dilantik sebagai Pamong Praja Muda. (2) Pelantikan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upacara. (3) Pelantikan Pamong Praja Muda dapat dilakukan oleh: a. PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; dan c. Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Susunan acara Pelantikan Pamong Praja Muda paling kurang terdiri dari: a. Pembacaan naskah pelantikan; b. Penyematan lencana Pamong Praja; c. Penganugerahan Kartika Pradnya Utama dan Kartika Astabrata bagi lulusan terbaik; dan d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Pamong Praja Muda.

Article 8

Naskah pelantikan Pamong Praja Muda berbunyi: ”Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini ….., bulan ….., Tahun ….., Saya PRESIDEN Republik INDONESIA atas nama Pemerintah Republik INDONESIA melantik saudara-saudara sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan ….. tahun …..; saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.”

Article 9

(1) Setelah pembacaan naskah pelantikan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pembacaan Ikrar Pamong Praja. (2) Ikrar Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: Ikrar Pamong ”kami Putera-puteri INDONESIA lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjanji: 1. Setia kepada Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. 2. Siap berkorban untuk kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat. 3. Setia melayani dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat dimanapun bertugas. Kami sadar bahwa ikrar ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat melaksanakan ikrar kami ini.” www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN UPACARA

Article 12

Correction

Atribut Pakaian Upacara terdiri dari: a. Tutup kepala; b. Tanda Pangkat; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Papan Nama; d. Tanda Jabatan; dan e. Emblem.

Article 13

Correction

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, adalah pet berwarna biru dongker. (2) Tutup Kepala untuk PRESIDEN Republik INDONESIA, Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA, dan Menteri menggunakan emblem Garuda Pancasila.

Article 14

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b adalah atribut yangmenunjukkan tingkat dalam status selaku PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, dan Menteri yang digunakan pada upacara pelantikan praja di lingkungan IPDN. (2) Tanda pangkat PRESIDEN Republik INDONESIA dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan diatasnya terdapat lambang Burung Garuda dan Lambang Asthabrata berjumlah 5 (lima) buah. (3) Tanda Pangkat Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan dengan diatasnya terdapat lambang Burung Garuda dan Lambang Asthabrata berjumlah 4 (empat) buah. (4) Tanda Pangkat Menteri dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan diatasnya terdapat lambang Kementerian Dalam Negeri dan Lambang Asthabrata berjumlah 4 (empat) buah.

Article 15

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku. (2) Bahan dasar papan nama terbuat dari ebonit/plastik dengan warna dasar hitam lis putih dengan tulisan warna putih dengan huruf kapital. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, adalah atribut yang menunjukkan jabatan PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, dan Menteri. (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari: a. Tanda Jabatan PRESIDEN; b. Tanda Jabatan Wakil PRESIDEN; c. Tanda Jabatan Menteri; (3) Tanda Jabatan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat dengan gerigi lapisan pertama 45 (empat puluh lima) dan bulat dengan gerigi lapisan kedua 34 (tiga puluh empat) dasar berwarna emas ukuran garis tengah 8 (delapan) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas. (4) Tanda Jabatan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat dengan gerigi lapisan pertama 45 (empat puluh lima) dan bulat dengan gerigi lapisan kedua 34 (tiga puluh empat) dasar berwarna emas ukuran garis tengah 8 (delapan) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas. (5)Tanda Jabatan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan tanda jabatan berbentuk lonjong bergerigi berjumlah 45 (empat puluh lima) berwarna emas ukuran garis tengah 7,5 (tujuh koma lima) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas.

Article 17

Emblem sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas: a. Emblem Burung Garuda, garis tengah 3,5 cm digunakan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA, Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA, Menteri, dan Rektor IPDN; dan b. Emblem Kementerian Dalam Negeri, garis tengah 3,5 cm digunakan oleh Wakil Rektor dan seluruh jajaran dibawahnya.

Article 18

Model Pakaian Dinas dan Atribut Upacara Besar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2014 tentang UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19