PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 33 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

RUANG LINGKUP ORKEMAS

Article 3

Correction

Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup: a. nasional; b. provinsi; atau c. kabupaten/kota.

Article 4

Correction

(1) Orkemas yang memiliki ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi: a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang: 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh INDONESIA; atau 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh INDONESIA. b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang: 1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau 2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh INDONESIA. (2) Orkemas yang memiliki ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang: 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi; atau 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi. b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang: 1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat provinsi; dan/atau 2. memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi. (3) Orkemas yang memiliki ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang: 1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota; atau 2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota. b. orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang: 1. orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat kabupaten/kota; dan/atau 2. orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota. (4) Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, ayat (2) huruf a angka 2, dan ayat (3) huruf a angka 2 dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas.

BAB III

TAHAPAN PENDAFTARAN

Article 5

Correction

Pendaftaran orkemas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. penelitian dokumen persyaratan; c. penelitian lapangan; dan d. penerbitan SKT.

Article 6

Correction

(1) Pengurus orkemas ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Pengurus orkemas ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. (3) Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Article 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Article 8

(1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

Article 9

Article 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain: a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila; c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas; d. terjadinya konflik kepengurusan; e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik; f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum; g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa INDONESIA.

Article 11

(1) Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh: a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan b. Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Article 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Article 13

(1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Article 14

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh: a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan b. Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Article 15

(1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan. (2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

Article 16

(1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Article 17

Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangi SKT.

Article 18

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup nasional. b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas lingkup provinsi. c. Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk orkemas lingkup kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Pengajuan Permohonan

Article 6

Correction

(1) Pengurus orkemas ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Pengurus orkemas ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. (3) Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Article 7

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Article 8

(1) Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

Article 9

Article 10

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain: a. orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila; c. tidak sesuai ruang lingkup orkemas; d. terjadinya konflik kepengurusan; e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik; f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum; g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa INDONESIA.

BAB V

PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT

Article 22

Correction

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa berlakunya.

Article 23

Correction

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Article 24

(1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan dalam hal terjadi perubahan: a. Nama organisasi; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau c. Alamat domisili organisasi. (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus. (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Article 25

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal: a. tidak diindahkannya surat teguran; b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; c. permintaan tertulis dari instansi terkait; d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat; e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas; f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme; g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara; h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat; j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan; k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum; l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan; m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu; n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945; o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan; q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan; r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau t. merusak hubungan antara negara INDONESIA dengan negara lain.

Article 26

(1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan : a. teguran tertulis pertama; b. teguran tertulis kedua; dan c. teguran tertulis ketiga. (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Article 27

(1) Pembekuan SKT oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas. (2) Pembekuan SKT oleh Gubernur, berakibat dibekukannya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (3) Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 28

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Article 29

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal: a. tidak diindahkannya pembekuan SKT; b. dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; c. dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau d. keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Article 30

(1) Pencabutan SKT oleh Menteri, berakibat dicabutnya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas. (2) Pencabutan SKT oleh Gubernur, berakibat dicabutnya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dicabutnya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (3) Pencabutan SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dicabutnya SKT orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 31

SKT orkemas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB Ketiga

Pembekuan SKT

Article 25

Correction

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal: a. tidak diindahkannya surat teguran; b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan; c. permintaan tertulis dari instansi terkait; d. pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat; e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas; f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme; g. kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara; h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat; j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan; k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum; l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan; m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu; n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945; o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan; q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan; r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau t. merusak hubungan antara negara INDONESIA dengan negara lain.

Article 26

(1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan : a. teguran tertulis pertama; b. teguran tertulis kedua; dan c. teguran tertulis ketiga. (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Article 27

(1) Pembekuan SKT oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas. (2) Pembekuan SKT oleh Gubernur, berakibat dibekukannya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (3) Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 28

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi: a. surat permohonan pendaftaran; b. akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris; c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris; d. tujuan dan program kerja organisasi; e. surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya; g. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi; i. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya; j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi; k. foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama; l. keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi; n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya; o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; s. rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan; t. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

Article 24

BAB Ketiga

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Keempat

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VI

Article 32

Article 33

Article 34

BAB VII

Article 35

Article 36

BAB VIII

Article 37

Article 38