PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Article 2

Correction

(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP. (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Article 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

BAB III

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Article 6

Correction

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Article 7

Correction

(1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk Provinsi dengan keanggotaan: a. pembina : Gubernur; b. pengarah : Sekretaris Daerah; c. ketua : Kepala Satpol PP; d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP; e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP; f. koordinator teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Daerah; dan g. anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan UNDANG-UNDANG sesuai dengan kebutuhan; 2. Kepala Biro Hukum; dan 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk kabupaten /kota dengan keanggotaan: a. pembina : Bupati/Wali Kota; b. pengarah : Sekretaris Daerah; c. ketua : Kepala Satpol PP; d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP; e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah atau sebutan lainnya pada SatpolPP; f. koordinator teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor; dan g. anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan UNDANG-UNDANG sesuai dengan kebutuhan; 2. Kepala Bagian Hukum; dan 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Article 8

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan UNDANG-UNDANG; b. melakukan pendataan PPNS; c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS; d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan UNDANG-UNDANG; e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah; f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya; g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Article 15

Correction

(1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS. (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Article 16

Correction

(1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas: a. pakaian dinas PPNS pria; dan b. pakaian dinas PPNS wanita. (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi: a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton. (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pakaian dinas PPNS pria meliputi: 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam. b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi: 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam. (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan. (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Article 17

(1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi. (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Article 18

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. laporan kejadian; b. surat perintah tugas; c. surat perintah penyidikan; d. surat panggilan; e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah; f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara; g. surat perintah membawa tersangka/saksi; h. surat permintaan bantuan kepada polri untuk membawa tersangka/saksi; i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri; j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan; k. surat perintah penggeledahan; l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; m. surat permintaan bantuan penggeledahan; n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri; o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri; p. surat perintah penyitaan; q. berita acara penyitaan; r. surat tanda penerimaan; s. surat permintaan bantuan penyitaan; t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti; u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti; v. surat perintah pengembalian benda sitaan; w. berita acara pengembalian barang bukti; x. surat perintah penghentian penyidikan; y. surat ketetapan penghentian penyidikan; z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan; aa. surat pengiriman berkas perkara; bb. tanda terima berkas perkara; cc. surat pelimpahan penyidikan; dd. berita acara pelimpahan penyidikan; ee. daftar barang bukti; ff. berita acara penolakan tanda tangan; gg. surat panggilan mengikuti sidang; hh. surat tanda penerimaan laporan; ii. daftar isi berkas perkara; jj. daftar saksi; kk. daftar tersangka; ll. surat permintaan bantuan penyelidikan; mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium; oo. surat permintaan bantuan penangkapan; pp. format buku register; qq. label barang bukti; dan/atau rr. cap/stempel lak. (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan. (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21

BAB X

Article 22

Article 23

Article 24