Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang KARTU IDENTITAS ANAK

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. (2) Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali;dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (3) Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (4) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

(1) Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun adalah sampai Anak berusia 5 tahun. (2) Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 tahun adalah sampai Anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Paragraf Kedua Anak Orang Asing

(1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan: a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia Anak bayi baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 tahun. (3) Persyaratan Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

(1) Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan Penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas. (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan. (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Paragraf Kedua Anak Orang Asing

(1) Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA. (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas. (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. (2) Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali;dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (3) Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan: a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (4) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

(1) Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun adalah sampai Anak berusia 5 tahun. (2) Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 tahun adalah sampai Anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Paragraf Kedua Anak Orang Asing

(1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan: a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia Anak bayi baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 tahun. (3) Persyaratan Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

(1) Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan Penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas. (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan. (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Paragraf Kedua Anak Orang Asing

(1) Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA. (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas. (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik INDONESIA.

(1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol); b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing; c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer); d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto; e. karateristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 , mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm; f. terdapat 7 lapisan (layer);dan g. susunan lapisan (layer) terdiri dari: 1. overlay (0,065 mm). 2. basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan: a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”; b) area Logo/gambar: 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA “Burung Garuda Pancasila”. 2) terdapat Peta Kepulauan INDONESIA. 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih. 4) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi. c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA. d) secutity feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C. 3. PETG (0,095 mm) 4. Core (0,330 mm) 5. PETG (0,095 mm) 6. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang: a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan INDONESIA. b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi. c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C. d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi. e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu. 7. overlay (0,05 mm) Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan. (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data: a. NIK; b. nama; c. jenis kelamin; d. golongan darah; e. tempat/tanggal lahir; f. nomor kartu keluarga; g. nama kepala keluarga; h. nomor akta kelahiran; i. agama; j. kewarganegaraan; k. alamat; l. masa berlaku; m. tempat penerbitan; n. nomenklatur Dinas;dan o. nama dan tanda tangan kepala Dinas.

(1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. huruf balok; b. tinta warna hitam; c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf;dan d. penandatangan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi. (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. (4) Untuk keseragaman identitas Anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA