PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 8

Correction

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai- nilai Pancasila.

Article 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; b. mengkoordinasikan Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan c. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai- nilai Pancasila di daerah. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui: a. mengkaji laporan dari provinsi dan kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; c. mengkoordinasikan instansi vertikal di provinsi dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di provinsi dan kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan c. mengkoordinasikan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

BAB IX

Article 12