PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERMEN Nomor 2 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGELOLAAN

Article 3

Correction

(1) Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2) Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. (3) Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Article 4

Correction

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 5

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang- kurangnya memuat: a. Tap MPR; b. UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA; c. PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA; d. Peraturan PRESIDEN; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri; f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; g. Keputusan Menteri Dalam Negeri; h. Peraturan Daerah Provinsi; i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; j. Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; k. Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota. l. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten Kota; dan m. Informasi hukum lainnya. (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sekurang-kurangnya memuat: a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Putusan Mahkamah Konstitusi; c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri; d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri; e. Klarifikasi peraturan daerah; f. Rancangan produk hukum; g. Artikel hukum; h. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; i. MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kapuapaten/Kota; dan/atau j. Rancangan peraturan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 6

(1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui: a. Sistem katalog; b. Sistem mandiri/stand alone; dan c. Sistem internet/website. (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan. (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website: a. jdih.setjen.kemendagri.go.id dan kemendagri.go.id di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. jdih Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan c. jdih kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota.

Article 7

(1) Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi. (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. (4) Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah website JDIH beroperasi/online. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 8

(1) Pemerintah provinsi melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing kedalam website JDIH Provinsi. (2) Website jdih.setjen.kemendagri.go.id secara terintegrasi/link dengan Website JDIH Provinsi seluruh INDONESIA.

Article 9

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH masing- masing. (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Article 10

(1) Pengelola JDIH kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan kepala daerah kabupaten/kota, dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada Pengelola JDIH provinsi masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri. (2) Pengelola JDIH provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi, dan peraturan DPRD provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Article 11

(1) Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui website jdih.setjen.kemendagri.go.id dan website kemendagri.go.id. (2) Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui website JDIH di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19