Correct Article 16
PERMEN Nomor 16 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2023 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA
Current Text
(1) PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
a. membantu kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;
b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
c. membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada kepala Satpol PP;
d. melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP; dan
e. tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PTI berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Pol PP.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PTI tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan penahanan.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan oleh kepala Satpol PP.
Your Correction