PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Gubernur adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 8. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut KPA Dekonsentrasi adalah kepala Perangkat Daerah provinsi atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. 9. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri. 10. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPK Dekonsentrasi adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 11. Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPK Tugas Pembantuan adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. 12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPSPM Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA Dekonsentrasi, yang diberikan kewenangan oleh KPA Dekonsentrasi untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPSPM Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan Tugas Pembantuan, yang diberikan kewenangan oleh KPA Tugas Pembantuan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah provinsi yang sama dengan KPA Dekonsentrasi dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi. 15. Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah kabupaten/kota yang sama dengan KPA Tugas Pembantuan dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Tugas Pembantuan. 16. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 17. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. 18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 19. Sekretaris Jenderal adalah jabatan pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Article 4

Correction

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur di daerah. (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Article 5

Correction

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada bupati/wali kota. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Article 6

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 7

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. (3) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah dan Renja.

Article 8

(1) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja, RKA-K/L, dan DIPA.

Article 10

(1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab untuk: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. MENETAPKAN perangkat Gubernur untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi oleh Gubernur; c. MENETAPKAN Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan oleh bupati/wali kota; dan d. melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kepada dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Article 13

Correction

(1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Gubernur. (2) Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.

Article 14

Correction

Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Article 15

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Gubernur menunjuk dan MENETAPKAN KPA Dekonsentrasi dengan keputusan Gubernur.

Article 17

Bupati/wali kota menunjuk dan MENETAPKAN KPA Tugas Pembantuan dengan keputusan bupati/wali kota.

Article 18

Dalam hal tidak terdapat perubahan Kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 masih tetap berlaku.

Article 19

(1) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki wewenang meliputi: a. MENETAPKAN PPK Dekonsentrasi dan PPK Tugas Pembantuan; b. MENETAPKAN PPSPM Dekonsentrasi dan PPK Tugas Pembantuan; c. MENETAPKAN pejabat pengadaan barang/jasa; d. MENETAPKAN panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan; dan e. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran. (2) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki tugas meliputi: a. MENETAPKAN rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; c. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; d. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan dan anggaran; e. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran; dan f. menyusun laporan keuangan. (3) Selain wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan menyusun laporan barang milik negara hasil pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Article 20

(1) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Article 21

(1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan dapat melakukan perubahan anggaran. (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Tata cara pelaksanaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi. (2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 MENETAPKAN Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan. (3) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, Kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi, dan kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan.

Article 24

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran Kementerian, dapat dilakukan penyesuaian lokasi dan alokasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan RKA-K/L.

Article 25

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Kegiatan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihibahkan ke daerah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tahun anggaran berakhir. (3) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

Article 31

BAB VII

Article 32

BAB VIII

Article 33

Article 34

Article 35