PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 tentang PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 16 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR, TIPE DAN TUGAS

Article 3

Correction

(1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Nomenklatur dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Article 4

Correction

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, terdiri atas: a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar; b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang; dan c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang kecil. (2) Penentuan tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. (3) Dalam hal hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, bentuk Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Article 5

(1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran. (2) Selain menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi bertugas: a. menyediakan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran; b. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; c. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; d. menyusun sistem proteksi kebakaran; e. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran kabupaten/kota; f. memfasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota; g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kabupaten/kota; h. melakukan kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; i. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran; j. melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Urusan Kebakaran di kabupaten/kota; dan k. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala; l. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran; m. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; n. melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran terhadap kabupaten/kota; o. melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan p. melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.

Article 6

(1) Untuk melaksanakan Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dapat dibentuk UPT Dinas daerah provinsi. (2) Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan; b. laboratorium kebakaran; dan c. perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran. (3) UPT Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPT Dinas daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPT Dinas daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Article 7

Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas: a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran; d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran; e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; f. melakukan investigasi kejadian kebakaran; g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran; h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana; i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran; m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Article 8

(1) Untuk melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota dibentuk UPT Dinas daerah kabupaten/kota. (2) UPT Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Article 9

(1) Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam beberapa wilayah manajemen kebakaran, sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. (2) Wilayah manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wilayah administrasi kecamatan. (3) Pada setiap wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pos sektor pemadam kebakaran.

Article 10

(1) Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk: a. lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan b. laboratorium kebakaran.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Article 16

Correction

(1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.a. (2) Sekretaris pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a. (3) Kepala bidang pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a. (4) Kepala UPT Dinas daerah provinsi kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b. (5) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala UPT Dinas daerah provinsi kelas B, kepala subbagian, dan kepala seksi pada UPT Dinas daerah provinsi kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a. (6) Kepala subbagian UPT Dinas daerah provinsi kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

Article 17

(1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b. (2) Sekretaris pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a. (3) Kepala bidang pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b. (4) Kepala subbagian, kepala seksi pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota, dan kepala UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a. (5) Kepala UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas B, dan kepala subbagian pada UPT Dinas daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

Article 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Urusan Kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan fungsional. (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020 tentang PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24