PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

PERMEN Nomor 14 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negaea Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1951), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Article 6

Article 20A

Correction

Materi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terhadap: a. Pimpinan DPRD, meliputi: 1. tata cara memimpin sidang DPRD; 2. penyusunan rencana kerja pimpinan dan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD serta rencana anggaran DPRD, penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD; 3. tata cara mewakili DPRD dalam berhubungan dengan pengadilan/lembaga/instansi lainnya dan Teknis juru bicara DPRD; 4. teknis konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; dan 5. tata cara melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memasyarakatkan keputusan DPRD; b. Badan Musyawarah DPRD, meliputi: 1. penyusunan dan penetapan agenda DPRD dalam masa persidangan; dan 2. membangun sinergi dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus; c. Komisi DPRD, meliputi: 1. mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang komisi masing-masing; 2. tata cara melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPR, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; 3. teknis koordinasi dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. tata cara mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan merumuskan kebijakan; dan 5. pola hubungan kerja komisi dengan alat kelengkapan lainnya; d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, meliputi: 1. tata cara menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah; 2. tata cara harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; dan 3. teknis laporan penyelesaian produk hukum daerah; e. Badan Anggaran DPRD, meliputi: 1. tata cara penyusunan, penyampaian, dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam dokumen perancanaan; 2. pola hubungan kerja pelaksanaan fungsi anggaran baik internal maupun eksternal DPRD; 3. optimalisasi pembahasan KUA/PPAS; 4. optimalisasi pelaksanaan fungsi anggaran; 5. tata cara memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan 6. pedoman penyusunan APBD dan regulasi pengelolaan keuangan daerah; f. Badan Kehormatan DPRD, meliputi: 1. teknis penegakan kode etik anggota DPRD; 2. mekanisme tata beracara Badan Kehormatan; dan 3. tata cara pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran kode etik; g. Panitia Khusus, meliputi: 1. tata cara pelaksanaan, mekanisme kerja dan tugas panitia khusus sebagaimana tujuan pembentukan sesuai dengan keputusan DPRD; 2. tata cara penyusunan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan 3. tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. 6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Article I

Article 6

Article I

Article 6

Article 12A

Article 18

Article 19

Article 20A

Article 23

Article 24A

Article 25

Article 33

Article 31

Article II