PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang BATAS DAERAH KOTA KOTAMABAGU DENGAN KABUPATEN BOLANG MONGONDOW TIMUR SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Article 18

Correction

Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertanggungjawab: a. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan mendorong kerjasama daerah dalam pendataan penduduk nonpermanen; b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan penduduk nonpermanen; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada pemerintah daerah;dan d. menyajikan data penduduk nonpermanen nasional.

Article 19

Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, bertanggung jawab : a. melaksanakan fasilitasi koordinasi, dan mendorong kerjasama kabupaten/kota diwilayahnya dalam pendataan penduduk nonpermanen; b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data penduduk nonpermanen c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada pemerintah kabupaten/kota ;dan d. menyajikan data penduduk nonpermanen provinsi.

Article 20

Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertanggung jawab: a. melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen; b. mengolah dan menyajikan data penduduk nonpermanen; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada aparat dan mitra; d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal penduduk nonpermanen dan mitra;dan e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan penduduk nonpermanen.

Article 21

(1) Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota. (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat tentang: a. hak dan kewajiban penduduk nonpermanen ; b. peran dan tanggungjawab Pengurus RT dan RW atau sebutan lainnya dalam pendataan penduduk nonpermanen; c. peran dan tanggungjawab mitra dalam pendataan penduduk nonpermanen; d. mekanisme koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pendataan penduduk nonpermanen; e. pendataan penduduk nonpermanen; dan f. pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data penduduk nonpermanen dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Article 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

(1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengolahan data penduduk nonpermanen, dengan cara: a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan pendataan penduduk nonpermanen nasional per-provinsi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan; b. rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari data laporan pendataan penduduk nonpermanen propinsi;dan c. formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen nasional yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri. (2) Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pengolahan data penduduk nonpermanen di kabupaten/kota diwilayahnya, dengan cara: a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan pendataan penduduk nonpermanen provinsi perkabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan; b. rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari data laporan pendataan penduduk nonpermanen kabupaten/kota; c. formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen provinsi yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur. (3) Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengolahan data penduduk nonpermanen, dengan cara: a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen kabupaten/kota perkecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan; b. rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil pendataan penduduk nonpermanen di kecamatan; c. formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang BATAS DAERAH KOTA KOTAMABAGU DENGAN KABUPATEN BOLANG MONGONDOW TIMUR SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IX

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25