PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

PERMEN Nomor 133 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENDALAMAN TUGAS

Article 6

Correction

(1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya. (3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan. (4) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai. (5) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Article 7

(1) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Article 8

(1) Sekretariat DPRD Provinsi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta. (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat diajukan apabila Sekretariat DPRD Provinsi atau Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Article 9

(1) Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. (2) Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat daerah/wilayah setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di wilayahnya. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kewenangannya. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta. (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila Partai Politik telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Article 10

(1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. (2) Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. anggota DPRD provinsi dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan b. anggota DPRD kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang berbeda. (3) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi. (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta. (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diajukan apabila perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Article 11

Perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memenuhi persyaratan akreditasi A atau akreditasi B.

Article 12

Penyelenggaraan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan pendalaman tugas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Article 13

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (5) diterima secara lengkap oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum hari pelaksanaan.

Article 14

(1) Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi. (2) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Article 15

Pendalaman tugas yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Article 16

Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan; b. bimbingan teknis; dan c. workshop/lokakarya/seminar.

Article 17

(1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan. (2) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan paling singkat 20 (dua puluh) dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan. (3) Workshop/lokakarya/seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan.

Article 18

(1) Jumlah peserta Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. pendidikan dan pelatihan paling banyak 60 (enam puluh) orang; b. bimbingan teknis paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan c. workshop/lokakarya/seminar paling banyak 100 (seratus) orang. (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) kelas apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah paling banyak.

BAB V

SERTIFIKAT DAN REGISTRASI

Article 23

Correction

(1) Setiap Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi atau Pendalaman Tugas mendapatkan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Kepala BPSDM atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan Kepala Pusat yang membidangi pada halaman belakang untuk Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur pada halaman depan dan Sekretaris DPRD pada halaman belakang untuk Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; c. Kepala BPSDM atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan oleh Kepala Pusat terkait pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri; d. Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur pada halaman depan dan oleh sekretaris DPRD pada halaman belakang untuk pendalaman tugas DPRD Kabupaten/Kota di wilayah bersangkutan; e. Ketua DPRD pada halaman depan dan Sekretaris DPRD pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD; f. Pimpinan tertinggi Partai Politik pada halaman depan dan oleh Ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat/Tingkat Pusat; g. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi; dan h. Rektor/Pimpinan Tertinggi menandatangani sertifikat pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD serta Ketua LPPM atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Article 24

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan nomor registrasi. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri. (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan pemberian nomor registrasi dari penyelenggara dengan melampirkan data kehadiran Orientasi dan Pendalaman Tugas.

Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33

BAB IX

Article 34

Article 35