Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RTR Daerah, adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi;
rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah dalam lingkup Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
11. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang
yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kabupaten/Kota adalah RTR di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai dengan UNDANG-UNDANG di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
14. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda tentang RTR Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.
15. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, tentang rencana tata ruang daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
16. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
18. Hari adalah hari kerja.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH A. PEDOMAN UMUM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
1. Pendahuluan Sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa rancangan perda yang mengatur tentang tata ruang harus mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang tata ruang berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang tata ruang.
Hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang rencana tata ruang yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri tentang Evaluasi jika disetujui dan pemberian nomor register setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Untuk hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang yang telah sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi jika disetujui dan pemberian nomor register setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
Rancangan perda provinsi dam rancangan perda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang daerah dievaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari
kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah bersama dengan kelengkapan administrasinya dan untuk memperlancar proses evaluasi perlu dilakukan konsultasi atas substansi teknis. Konsultasi atas substansi teknis menjadi kebutuhan yang sangat penting dan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sedangkan Evaluasi yang meliputi kegiatan persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan, dan penyampaian hasil evaluasi dilakukan secara terukur dan transparan.
2. Sasaran Evaluasi Sasaran evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah meliputi::
a. kepatuhan dalam proses penyusunan, penetapan, dan perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah melalui mekanisme evaluasi; dan
b. substansi teknis rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Ruang lingkup evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah meliputi:
a. Aspek administrasi yang terdiri atas identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah.
b. Aspek legalitas yang terdiri atas identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah.
c. Aspek kebijakan yang terdiri atas keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan kabupaten/kota.
4. Tahapan Evaluasi
a. Persiapan Evaluasi 1) Tim Evaluasi a) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas Pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
b) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta instansi pusat yang membidangi urusan bidang tata ruang sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
c) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota, Bappeda provinsi dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah provinsi, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan pemerintah provinsi, serta BKPRD provinsi sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
d) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.
2) Dokumen Evaluasi a) Rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah atau rancangan perda tentang perubahan perda tentang rencana tata ruang daerah, yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi.
b) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
(1) Buku Rencana;
(2) Album Peta;
(3) Berita Acara Konsultasi Publik;
(4) Berita Acara dan Surat Kesepakatan Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan untuk Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk Kabupaten/Kota;
(5) Berita Acara dan Surat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi untuk Rencana Tata Ruang Provinsi dan Surat Kesepakatan rapat konsultasi dengan pemerintah provinsi untuk Kabupaten/Kota;
(6) Persetujuan substansi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan bidang tata ruang;
(7) Surat tanggapan/saran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan untuk RZWP3K.
c) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
d) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan perda serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
e) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk rancangan perda provinsi dan Keputusan Gubernur untuk rancangan perda kabupaten/kota, dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perda dimaksud.
b. Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:
1) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Kelengkapan Administrasi a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
b) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi.
c) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
d) Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
2) Evaluasi Administratif dan Legalitas Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
a) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan kepada pihak terkait;
b) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
c) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan;
d) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan;
e) Apakah rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
(1) ringkasan atau ringkasan perubahan;
(2) prosedur penyusunan atau perubahan rancangan perda;
f) Langkah Evaluasi:
Langkah 1 : memeriksa kelengkapan dokumen yang terdiri dari:
1. Surat pengantar kepala daerah;
2. Rancangan perda atau rancangan perda tentang perubahan beserta lampirannya;
3. Buku Rencana;
4. Album Peta;
5. Berita Acara Konsultasi Publik;
6. Berita Acara dan Surat Kesepakatan Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan untuk Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk Kabupaten/Kota;
7. Berita Acara dan Surat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi untuk Rencana Tata Ruang Provinsi dan Surat Kesepakatan rapat konsultasi
dengan pemerintah provinsi untuk Kabupaten/Kota; dan
8. Persetujuan substansi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan bidang tata ruang; dan
9. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;
Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.
3) Evaluasi Kebijakan Untuk mengevaluasi kebijakan, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWP, sebagai berikut:
Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari:
1. Dokumen RTRWN;
2. Dokumen RTR Pulau/Kepulauan;
3. Dokumen RTRWP;
Langkah 2: meneliti dan menganalisis substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
Langkah 3: menyimpulkan secara narasi tentang sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWP.
c. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Menteri untuk provinsi dan Keputusan Gubernur untuk kabupaten/kota.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan.
Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi rencana tata ruang daerah.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas rancangan perda, dan (b) evaluasi atas substansi rencana tata ruang daerah.
Laporan hasil evaluasi rancangan perda provinsi atau rancangan perda provinsi tentang perubahan disampaikan kepada:
a. PRESIDEN Republik INDONESIA;
b. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA;
c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Laporan hasil evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan perda kabupaten/kota atau rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan disampaikan kepada:
a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Pembatalan Pembatalan dapat dilakukan terhadap peraturan daerah secara keseluruhan atau terhadap pasal-pasal dalam peraturan daerah.
6. Format Hasil Evaluasi
(1)Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(2)Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang darerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
B.FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RTR DAERAH MENTERI DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG (Judul Keputusan Menteri ) MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...........................................................;
b. bahwa...........................................................;
c. dan seterusnya..............................................:
Mengingat : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
Memperhatikan : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
(jika diperlukan) MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
KESATU :
.....................................................................................
KEDUA :
......................................................................................
KETIGA :
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ...
pada tanggal .....
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. ..............................;
2. ..............................;
C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RTR DAERAH GUBERNUR ...
(Nama Provinsi) KEPUTUSAN GUBERNUR ...
(Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG (Judul Keputusan Gubernur) GUBERNUR ..., (Nama Provinsi) Menimbang : a. bahwa...........................................................;
b. bahwa...........................................................;
c. dan seterusnya..............................................:
Mengingat : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
Memperhatikan : 1. .....................................................................;
2. .....................................................................;
3. dan seterusnya..............................................;
(jika diperlukan) MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
KESATU :
.....................................................................................
KEDUA :
......................................................................................
KETIGA :
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di ...
pada tanggal .....
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama Provinsi) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. ..............................;
2. ..............................;
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO