PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri

PERMEN Nomor 121 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1229) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 4

(1) Tugas Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Dalam Negeri; b. menyampaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja; c. menerima identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; d. melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi; e. menerima dan menyimpan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja atau Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; f. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; g. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi; h. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terhadap Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu: a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Satuan Kerja kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui pimpinan Satuan Kerja; b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Pimpinan Satuan Kerja; c. menerima, dan menyimpan fotocopy tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan d. menerima dan menyampaikan fotocopy tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 2. Ketentuan huruf h Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 14

Article 11A

Article II