PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2019 tentang PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PERMEN Nomor 119 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota. 2. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan. 3. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan. 4. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. 5. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. 13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Article 2

Correction

(1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. sekretariat desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.

Article 3

Correction

(1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Article 4

(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif. (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa. (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Wali Kota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan. (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa; b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa; c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

Article 5

(1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan. (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui kepala desa.

Article 6

(1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Article 7

(1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan. (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

BAB III

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Article 8

Correction

(1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan. (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan. (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Article 9

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan. (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Article 11

(1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa. (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat: a. rencana penerimaan ADD; dan b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa. (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota. (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing- masing desa. (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Article 13

(1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Article 14

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Article 15

(1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa. (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB Kedua

Iuran oleh Peserta

Article 10

Correction

(1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan. (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Article 11

(1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa. (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat: a. rencana penerimaan ADD; dan b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa. (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota. (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing- masing desa. (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Article 13

(1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Article 14

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Article 15

(1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa. (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2019 tentang PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22