PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

PERMEN Nomor 116 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 4. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang. 10. Rencana Tata Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat RTR Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepualauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang laut nasional. 11. Rencana Tata Ruang provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTR provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. 12. Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang. 13. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Article 5

Correction

(1) Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi. (2) Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Article 6

Correction

(1) TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas terhadap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan penyusunan RTR provinsi dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis; b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR provinsi dengan RTR nasional dan RTR provinsi yang berbatasan; d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh persetujuan substansi; e. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh tanggapan dan/atau saran; f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota; dan h. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi dalam rangka evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah provinsi. (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR provinsi ke dalam RPJMD; b. mengoordinasikan pelaksanaan peraturan zonasi sistem provinsi dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar; c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah provinsi; d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

Article 7

(1) Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk TKPRD kabupaten/kota. (2) Pembentukan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Article 8

BAB Kesatu

Daerah Provinsi

Article 5

Correction

Article 6

Correction

BAB Kedua

Daerah Kabupaten/Kota

Article 7

Correction

Article 8

Correction

(1) TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas terhadap: a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis; b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD; c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan; d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi; e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan f. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/ kota ke daerah provinsi. (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah kabupaten/kota. (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD; b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar; c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Article 9

Correction

Struktur organisasi TKPRD provinsi meliputi: a. penanggung jawab : gubernur; b. ketua : sekretaris daerah provinsi; c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah provinsi; d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Article 10

Correction

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Article 11

(1) Sekretariat TKPRD provinsi berada pada dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (2) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas provinsi yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (3) Sekretariat TKPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD provinsi; b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD provinsi; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD provinsi; d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi; dan e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. (4) Sekretariat TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD provinsi.

Article 12

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Article 13

(1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; b. sekretaris : kepala sub-bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah provinsi; b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi. (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui sekretaris TKPRD.

Article 14

(1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan; b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. anggota : perangkat daerah provinsi terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi; b. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD provinsi. (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui Sekretaris TKPRD.

Article 15

Struktur organisasi TKPRD kabupaten/kota meliputi: a. penanggung jawab : bupati/wali kota; b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota; c. wakil ketua : kepala badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah kabupaten/kota; d. sekretaris : kepala dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah kabupaten/kota; e. anggota : perangkat daerah terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Article 16

TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Article 17

(1) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota berada pada Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (2) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang. (3) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten/kota; b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten/kota; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten/kota; d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota; dan e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. (4) Sekretariat TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten/kota.

Article 18

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Article 19

(1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; b. sekretaris : kepala sub bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten/kota; b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten/ kota. (3) Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Article 20

(1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai struktur organisasi meliputi: a. ketua : kepala bidang pada dinas yang menyelenggarakan sub-urusan penataan bangunan dan lingkungan; b. sekretaris : kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan c. anggota : perangkat daerah kabupaten/kota terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota; b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten/ kota. (3) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota melalui Sekretaris TKPRD.

Article 21

Struktur TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Daerah Provinsi

Article 9

Correction

Article 10

Correction

TKPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Article 11

Article 12

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Daerah Kabupaten/Kota

Article 15

Correction

Article 16

TKPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh: a. sekretariat TKPRD; dan b. kelompok kerja.

Article 17

Article 18

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Article 19

Article 20

Article 21

Struktur TKPRD provinsi dan TKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

Article 24

BAB VII

Article 25

BAB VIII

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28