PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAYKAT DAERAH

PERMEN Nomor 11 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara www.djpp.kemenkumham.go.id Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Pejabat/Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. 6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. 7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 8. Kepala Pusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. 10. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. 11. Izin Pemerintah adalah izin PRESIDEN terkait perjalanan dinas ke luar negeri. 12. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD propinsi, kabupaten/kota yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 13. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas. www.djpp.kemenkumham.go.id 14. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

BAB III

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Article 3

Correction

(1) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri. (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Surat izin pemerintah; b. Paspor dinas (service passport); c. Exit permit; d. Visa; e. Kerangka acuan kerja; dan f. Surat undangan. (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan: a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan. b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa. c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan. d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik INDONESIA. e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

(1) Surat izin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diusulkan dengan Surat Menteri. (2) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.

Article 5

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi: a. surat permohonan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal; dan b. dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meliputi: a. surat permohonan gubernur kepada Menteri; dan b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Article 6

Correction

(1) Pejabat/pegawai mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. nama dan jabatan; b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; c. tujuan kegiatan; d. manfaat; e. kota/negara yang dituju; f. agenda; g. waktu pelaksanaan; dan h. sumber pembiayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Sekretaris unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Sekretaris Jenderal.

Article 8

(1) Gubernur mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada PRESIDEN melalui Menteri. (2) Gubernur mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Sekretaris Jenderal bagi wakil gubernur, bupati/walikota,wakil bupati/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Article 9

(1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat/pegawai kabupaten/kota kepada Sekretaris Jenderal melalui gubernur. (2) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Article 10

(1) Permohonan diterima oleh Menteri dan atau Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri. (2) Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan- alasan.

Article 11

(1) Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi gubernur. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi wakil gubernur, ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, ketua dan www.djpp.kemenkumham.go.id wakil ketua DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD, pejabat eselon I, dan atau pejabat eselon II. (3) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Article 12

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bagi gubernur, wakil gubernur, ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD, pejabat eselon I, dan atau pejabat eselon II. (2) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani penolakan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf.

Article 13

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meneruskan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin Pemerintah. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meneruskan Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang untuk pengurusan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa. (3) Dalam hal sampai dengan waktu keberangkatan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum diterbitkan, perjalanan dinas ke luar negeri dijadwalkan kembali.

Article 14

(1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan. (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Article 15

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Article 16

(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri untuk mendapat pengesahan. (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik INDONESIA, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAYKAT DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27