PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018

PERMEN Nomor 109 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Article 2

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertujuan untuk: a. memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program prioritas nasional dan program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; b. sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien, dan ekonomis; c. sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan; d. mengoptimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025; dan e. melakukan perubahan paradigma fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai konsultan, katalisator, penjamin kualitas, dan paradigma lainnya.

Article 3

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.