Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Guna mendorong pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Berdasarkan amanat Pasal 298 ayat (7) UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik.
Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah dalam mensinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, untuk pelaksanaan amanat Pasal 87A UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Sehubungan dengan hal tersebut, DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendukung prioritas
nasional dalam hal reformasi di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka memenuhi hak-hak penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah kepada masyarakat, tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function), fungsi keadilan (equity function), dan fungsi perlindungan (protection function).
Dengan berjalannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya.
Pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada kerangka pembangunan nasional, diantaranya pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan.
Untuk itu, Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP Elektronik (KTP-el) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dimulai sejak tahun 2011 yang merupakan program nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.
Terkait dengan fungsi pelayanan publik, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawacita pertama. Pemerintah menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Adapun target nasional yaitu cakupan
kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0-kurang dari 18 tahun) pada tahun 2017 adalah sebesar 79%.
Untuk itu, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
Namun demikian, alokasi anggaran untuk Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai, sehingga diperlukan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
B. Maksud Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanaan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD Provinsi Kabupaten/Kota, penggunaan dan pemanfaatan serta pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanaan Administrasi Kependudukan, dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara kontinyu, serta mendukung penerapan identitas penduduk yang tunggal, mutakhir, dan terintegrasi.
C. Tujuan
1.Membiayai kegiatan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten/kota terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
2.Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota.
3.Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4.Sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Pencatatan sipil bagi masyarakat.
5.Pelayanan dokumen kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan.
6.Penyajian informasi Administrasi Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota.
II.
SASARAN OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN A. Sasaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional melalui Database Kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Terfasilitasinya Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3.Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Hukum INDONESIA yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;
4.Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
B. Kebijakan Operasional
1.Bupati/Walikota wajib memprioritaskan Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan.
2.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan MENETAPKAN persentase alokasi pengaturan penggunaan menu DAK dimaksud secara proporsional.
4.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diterima berdasarkan alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
6.Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pembina DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
III.
PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DAK NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi
a.Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 1) Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui:
a. Rapat/Pertemuan;
b. Media cetak dan atau media elektronik; dan
c. Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet .
2) Rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota tentang pencapaian target nasional akta kelahiran anak usia 0-18 tahun .
3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.
b. Bimbingan Teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota:
1) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;
2) Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
3) Bimbingan Teknis PIAK; dan 4) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
c. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota 1) Rapat koordinasi dalam rangka perekaman KTP-el; dan 2) Distribusi blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 1) Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi;
2) Penyusunan buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi; dan 3) Pemanfaatan data kependudukan Tingkat Provinsi.
e. Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui;
1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil;
2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis ke pusat terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan 3) Perjalanan Dinas ke Pusat dalam rangka pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan.
2. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat melalui:
1) Rapat/Pertemuan;
2) Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet; dan 3) Media cetak dan atau elektronik.
b. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:
1) Pelayanan keliling pendaftaran penduduk;
2) Pelayanan keliling pencatatan sipil; dan 3) Pembentukan Tim lintas sektor dalam rangka pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun.
c. Penerbitan Dokumen Kependudukan, meliputi:
1) Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit);
2) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;
3) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil; dan 4) Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Modul)
d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meliputi:
1) Pemeliharaan Perangkat SIAK;
2) Pengelolaan Data Kependudukan;
3) Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester;
4) Penyusunan Profil Kependudukan; dan 5) Pemanfaatan Data Kependudukan.
e. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil; dan 2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi.
IV.
ALOKASI Alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi/ Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
V.
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN Untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, pengelolaan dan penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan sesuai ketentuan monitoring supervisi dan pemonitoran Dana Perimbangan.
VI.
PENUTUP Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik dalam menggunakan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun berkenaan.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO