Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
I.
IDENTITAS PERANGKAT DAERAH Nama Urusan Pemerintahan :
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
: Provinsi atau Kabupaten/Kota Tipe Perangkat Daerah : A
II.
PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH A. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
3) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
b. Kelompok Bidang Promosi Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
2) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
3) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
c. Kelompok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
melaksanakan fungsi:
1) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
3) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
d. Kelompok Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
2) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
3) Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
e. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A ; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/I.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan,
mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/II.
3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/III.
f. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B ; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/I.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/II.
3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/III.
g. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C ; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan C/I.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan C/II.
3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan C/III.
h. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.
2. KELOMPOK SUBBIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
3) Seksi Pemberdayaan Usaha, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
b) Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
b. Kelompok Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah.
2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
b) Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.
c. Kelompok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
d. Kelompok Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
b) Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal.
2) Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
b) Melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
3) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
b) Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal.
e. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I.
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II.
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/III.
f. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/I.
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/II.
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/III.
g. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/I.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan C/I.
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/II.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan C/II.
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan C/III.
l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan C/III.
h. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
g) Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
j) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
l) Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
b) Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang- undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
g) Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
i) Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.
j) Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu
layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif.
g) Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
j) Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I.
IDENTITAS PERANGKAT DAERAH
Nama Urusan Pemerintahan :
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
: Provinsi atau Kabupaten/Kota Tipe Perangkat Daerah : B
II.
PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
A. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal; melaksanakan fungsi:
1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
3) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
b. Kelompok Bidang Promosi Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
2) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
3) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
c. Kelompok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman modal; melaksanakan fungsi:
1) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal.
d. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A ; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/I 2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/II 3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/III
e. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B ; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/I 2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/II 3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan B/III
f. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan
layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.
2. KELOMPOK SUBBIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
3) Seksi Pemberdayaan Usaha, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
b) Melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
b. Kelompok Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
b) Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.
c. Kelompok bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan.
b) Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
b) Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
d. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/I
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II j) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/II 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III
e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan A/III l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan A/III
e. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I
i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/I 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/II 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/III
f. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
g) Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
j) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
l) Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
b) Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang- undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan- bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
f) Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
g) Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
i) Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.
j) Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif.
g) Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
j) Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I.
IDENTITAS PERANGKAT DAERAH
Nama Urusan Pemerintahan :
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
: Provinsi atau Kabupaten/Kota Tipe Perangkat Daerah : C
II.
PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
A. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulanrencanaumum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah.
3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
b. Kelompok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; melaksanakan fungsi:
1) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
c. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan 2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,
menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan 3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
d. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.
2. KELOMPOK SUBBIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3) Seksi Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
a) Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b. Kelompok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan.
b) Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
b) Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
c. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan
d. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
g) Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
j) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
l) Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
b) Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang- undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan
advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan- bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
f) Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
g) Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
i) Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.
j) Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan
nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif.
g) Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan
dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
j) Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I.
IDENTITAS PERANGKAT DAERAH
Nama Urusan Pemerintahan :
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
: Provinsi atau Kabupaten/Kota Tipe Perangkat Daerah : C+ (skor < 401)
II.
PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
A. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
melaksanakan fungsi:
1) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
3) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.
b. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan 2) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan 3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
c. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
melaksanakan fungsi:
1) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,
mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3) Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.
2. KELOMPOK SUBBIDANG
a. Kelompok Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan perencanaan penanaman modal daerah.
b) Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
2) Seksi Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas:
a) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan.
b) Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
b. Kelompok Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan j) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan
2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan j) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan d) Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan e) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
f) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan g) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan h) Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan i) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan j) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan k) Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan l) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan
c. Kelompok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
g) Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
j) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
l) Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
b) Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang- undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan- bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
f) Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
g) Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
i) Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.
j) Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k) Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b) Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c) Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d) Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e) Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif.
g) Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi
informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
j) Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
a) Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
3. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO