PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERMEN Nomor 1 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Article 2

Produk hukum daerah bersifat: a. pengaturan; dan b. penetapan.

Article 3

BAB III

PERENCANAAN

Article 9

Correction

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.

Article 10

Correction

(1) Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda dilingkungan pemerintah daerah. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 11

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan: a. kewenangan; b. materi muatan; atau c. kebutuhan dalam pengaturan. (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan biro hukumprovinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Article 12

Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Article 13

(1) Balegda menyusun Prolegda dilingkungan DPRD. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Article 14

(1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

(1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelahProlegda ditetapkan. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

BAB VI

: Penutup 4.

Article 21

Correction

(1) Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh biro hokum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Article 22

(1) Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda. (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Penanggungjawab : Kepala Daerah b. Pembina : Sekretaris Daerah c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan d. Sekretaris : - Provinsi: Kepala Biro Hukum;atau - Kabupaten/Kota: Kepala Bagian Hukum e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Article 23

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 24

(1) Rancangan Perda Provinsi yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi darikepala biro hukumdan pimpinan SKPD terkait. (2) Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait. (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Article 25

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota serta pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah. (5) Setiap Rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada kepala daerah.

Article 26

Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Article 27

(1) Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perdasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 28

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Article 29

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Article 30

(1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut: 1. Judul 2. Kata pengantar 3. Daftar isi terdiri dari: a.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

BAB II

Article 2

Article 3

BAB I

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

BAB Keempat

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB Kesatu

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 2

Article 28

Article 29

Article 30

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Article 31

BAB 3

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat