PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

PERMEN Nomor 91 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah.

Article 2

Article 3

Correction

(1) Kepala KDEI mempunyai tugas memimpin KDEI dengan memberikan petunjuk, membimbing, dan mengawasi unsur-unsur organisasi dibawahnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KDEI mempunyai uraian tugas: a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, lalu lintas orang, tenaga kerja, serta bidang lain antara INDONESIA dan Taiwan; b. mengoordinasikan pemberian pelindungan bagi Warga dan mewakili kepentingan ekonomi Warga Negara INDONESIA di Taiwan; c. mengoordinasikan pelayanan informasi, fasilitasi pemasaran jasa, dan komoditi ekspor INDONESIA ke Taiwan; d. mengoordinasikan pelayanan administratif bagi Warga Negara INDONESIA dan Warga Negara Asing yang berkepentingan dengan INDONESIA; e. mengoordinasikan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran pendapatan belanja KDEI; f. mengoordinasikan penyusunan rencana kinerja, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan kepegawaian KDEI; g. mengendalikan pelaksanaan program kerja dan anggaran pendapatan belanja serta perlengkapan KDEI; h. mengoordinasikan penyusunan laporan yang dibutuhkan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, termasuk laporan keuangan kepada Menteri Perdagangan; j. melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pengawasan keuangan dan barang milik negara pada KDEI; k. MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan kegiatan KDEI, termasuk pengamanan fisik gedung; l. melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijakan umum yang diberikan oleh Menteri Perdagangan selaku pembina umum; m. memberikan saran, pertimbangan, pendapat maupun masukan lainnya kepada Menteri Perdagangan, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya; dan n. mengoordinasikan keprotokoleran, kekonsuleran, dan komunikasi.

Article 10

Correction

(1) Kepala Bidang Investasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang investasi untuk memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan menteri atau pimpinan lembaga yang membawahi bidang investasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Investasi mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mendapatkan persetujuan Kepala KDEI serta mengoordinasikan pelaporan secara berkala dengan Bagian Administrasi; b. melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah dan dunia usaha Taiwan untuk memelihara dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi; c. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada kalangan pemerintah dan dunia usaha Taiwan mengenai keadaan perekonomian, peraturan-peraturan, serta peluang investasi yang ada di INDONESIA; d. memberikan bantuan kepada perusahaan/dunia usaha Taiwan dan INDONESIA dalam mencari calon mitra usaha; e. memberikan bantuan konsultasi kepada perusahaan atau dunia usaha Taiwan dan INDONESIA yang potensial dalam rangka merealisasikan rencana kerja sama investasi yang telah disepakati bersama yang meliputi identifikasi berbagai keluhan kalangan perusahaan/dunia usaha Taiwan terhadap kebijaksanaan, peraturan, prosedur, dan pelaksanaan investasi di INDONESIA untuk diupayakan pemecahannya; f. melaksanakan pengamatan, penelaahan, analisis, dan/atau kajian mengenai perkembangan maupun berbagai masalah di bidang investasi serta menyampaikan hasilnya Kepala KDEI; g. melaksanakan kegiatan lainnya untuk mendorong peningkatan minat dan arus investasi Taiwan ke INDONESIA; h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi; i. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala KDEI; dan j. memberikan saran, pertimbangan, pendapat maupun masukan lainnya kepada Kepala KDEI, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya.

Article 12

Correction

(1) Kepala Bidang Pariwisata dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang pariwisata dan perhubungan untuk memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan menteri yang membawahi bidang pariwisata dan perhubungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pariwisata dan Perhubungan mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mendapatkan persetujuan Kepala KDEI serta mengoordinasikan pelaporan secara berkala dengan Bagian Administrasi; b. melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah, instansi lain, dan dunia usaha Taiwan untuk memelihara dan meningkatkan kerja sama di bidang kepariwisataan dan perhubungan; c. melaksanakan dan membina hubungan kerja sama di bidang kepariwisataan terutama dengan pemerintah, instansi lain, organisasi kepariwisataan, kalangan pengusaha perjalanan, perhotelan, dan penerbangan; d. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepariwisataan; e. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan INDONESIA serta membantu para pengusaha wisata INDONESIA agar lebih dapat mengembangkan usahanya di Taiwan; f. melaksanakan dan membina kerja sama di bidang perhubungan antara INDONESIA dan Taiwan; g. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang perhubungan yang meliputi informasi mengenai transportasi di Taiwan kepada INDONESIA maupun sebaliknya; h. melaksanakan pengamatan, penelaahan, analisis, dan/atau kajian mengenai perkembangan maupun berbagai masalah di bidang pariwisata dan perhubungan serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala KDEI; i. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan perhubungan; j. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala KDEI; dan k. memberikan saran, pertimbangan, pendapat maupun masukan lainnya kepada Kepala KDEI, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya.

Article 13

Correction

(1) Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang tenaga kerja untuk memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara INDONESIA dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan menteri atau pimpinan lembaga yang membawahi bidang tenaga kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mendapatkan persetujuan Kepala KDEI serta mengoordinasikan pelaporan secara berkala dengan Bagian Administrasi; b. melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah, instansi dan asosiasi mitra usaha terkait di Taiwan untuk memelihara dan meningkatkan kerja sama di bidang tenaga kerja; c. melaksanakan tugas kegiatan pencarian peluang pasar kerja bagi Pekerja Migran INDONESIA (PMI) di segala sektor; d. memberikan pelayanan untuk penempatan PMI di Taiwan baik terkait job order, kontrak kerja, perpanjangan kontrak kerja dan dokumen ketenagakerjaan lainnya; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hubungan antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (P3MI) dengan mitra usaha Taiwan untuk pengiriman PMI ke Taiwan; f. membantu Kepala KDEI mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan PMI di Shelter KDEI; g. memberikan perlindungan PMI yang telah memperoleh pekerjaan tetap di Taiwan meliputi pendataan dan pendaftaran, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak PMI, fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian jasa pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Taiwan, pembinaan terhadap PMI dan fasilitasi repatriasi PMI; h. memberikan penerangan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan kepada PMI yang bekerja di Taiwan; i. melakukan pendataan, memuktahirkan data, dan mengelola peran KDEI sebagai pusat basis data PMI di Taiwan dan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk pengelolaan basis data PMI di Taiwan; j. membantu Kepala KDEI mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan PMI di Shelter KDEI; k. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga kerja; l. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja; m. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala KDEI; dan n. memberikan saran, pertimbangan, pendapat maupun masukan lainnya kepada Kepala KDEI, baik diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya.

Article 14

Correction

(1) Kepala Bidang Pelindungan Warga Negara INDONESIA dan Penerangan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan tugas pelayanan kekonsuleran, notariat, kehakiman, dan pelindungan Warga Negara INDONESIA di wilayah Taiwan, perjanjian internasional serta penerangan dan sosial budaya dalam hal peningkatan hubungan, kerja sama, dan promosi sosial budaya antara INDONESIA dengan Taiwan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pelindungan Warga Negara INDONESIA dan Penerangan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mendapatkan persetujuan Kepala KDEI Taipei serta mengoordinasikan pelaporan secara berkala dengan Bagian Administrasi; b. melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah dan instansi terkait di Taiwan untuk pelindungan Warga dan meningkatkan kerja sama di bidang penerangan sosial budaya; c. melaksanakan kegiatan bidang pelindungan Warga Negara INDONESIA di Taiwan, termasuk pemberian bantuan hukum, kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pemberian jasa kenotariatan, dan kekonsuleran; d. membantu Kepala KDEI mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan WNI di Shelter KDEI; e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi terhadap rencana pembuatan perjanjian internasional; f. melaksanakan kegiatan bidang penerangan sosial budaya, meningkatkan hubungan kerja sama, promosi sosial budaya, dan kerja sama di bidang pendidikan; g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan Warga Negara INDONESIA, termasuk pelayanan kekonsuleran dan kerja sama di bidang penerangan sosial budaya; h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan Warga Negara INDONESIA, termasuk pelayanan kekonsuleran dan kerja sama di bidang penerangan sosial budaya; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan Warga Negara INDONESIA, termasuk pelayanan kekonsuleran dan kerja sama di bidang penerangan sosial budaya; j. melakukan pendataan, memuktahirkan data, dan mengelola peran KDEI sebagai pusat basis data Warga Negara INDONESIA di Taiwan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk pengelolaan basis data Warga Negara INDONESIA di Taiwan; k. melakukan pengamatan, analisa, serta memberikan rekomendasi dan melaporkan sistem perkembangan hukum setempat kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pelindungan Warga Negara INDONESIA; l. melaksanakan kunjungan kerja untuk melakukan diseminasi informasi, penyuluhan hukum, dan kekonsuleran kepada, namun tidak terbatas pada Warga Negara INDONESIA, Asosiasi Masyarakat INDONESIA serta Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa INDONESIA di Taiwan; m. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala KDEI; dan n. memberikan saran, pertimbangan, pendapat maupun masukan lainnya kepada Kepala KDEI, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya.

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17