PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

PERMEN Nomor 90 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 7

Correction

(1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan; d. Class Certificate dan Builder Certificate, Nationality Certificate, dan/atau Tonnage Certificate yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sesuai dengan Lampiran I, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905; dan e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. (1a) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); c. kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah yang berjumlah paling banyak 5 (lima) BMTB; dan d. rencana impor BMTB untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan; d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. (3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan: a. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing; e. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing; dan f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. 8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 11A

Article 11B

Article 12

Article 16

Article 19

Article 22A

Article 22B

Article 22C

Article 22D

Article 23

Article 25

Article 26

Article II