PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

PERMEN Nomor 86 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk Likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: a. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Mesin dan asparatus lainnya: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. b. ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. c. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - - Lain-lain: - - - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. d. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Ekstrak dan esens tembakau. e. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Lain-lain. f. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain: - - - Lain-lain. 2. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. 3. Importir Rokok Elektrik adalah perusahaan yang mengimpor Rokok Elektrik untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir. 5. Persetujuan Impor Rokok Elektrik adalah izin yang digunakan untuk melakukan impor Rokok Elektrik. 6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi atau unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor. 7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor. 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang Impor. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 11. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Article 3

Correction

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan pemilik API harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; b. API; c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; e. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin; dan f. bukti pengalaman sebagai importir Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau g. bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan 3. surat penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri; (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, paling sedikit memuat keterangan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume Rokok Elektrik, negara asal, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal tertentu, untuk mengetahui kebenaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (6) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan pemberitahuan penolakan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur.

Article 11

Correction

(1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. nama dan alamat eksportir; b. nama dan alamat importir; c. jenis dan jumlah barang; d. pos tarif/HS dan uraian barang; e. negara dan pelabuhan muat; f. waktu pengapalan; g. pelabuhan tujuan; dan h. Sertifikat Analisis (Certificate of Analysis), untuk Rokok Elektrik, likuid nikotin dan/atau pengganti likuid nikotin, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS: 1. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Mesin dan asparatus lainnya: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. 2. ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. 3. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - - Lain-lain: - - - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik. 4. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Ekstrak dan esens tembakau. 5. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Lain-lain. 6. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain: - - - Lain-lain. (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor Rokok Elektrik yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir Rokok Elektrik yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24