PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2020 tentang KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERMEN Nomor 74 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 2. Produk Industri Kehutanan adalah produk Kayu olahan dan turunannya. 3. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) tidak termasuk bambu, kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan/atau sejenisnya. 4. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti penjaminan legalitas kayu. 5. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum INDONESIA yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal. 6. Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SILK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal secara daring. 7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor. 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. 9. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor. 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan.

Article 7

Correction

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perusahaan survey harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey dibuktikan dengan fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey yang masih berlaku; b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional; c. fotokopi NIB yang berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan; d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e. keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan, nomor telepon, alamat email dibuktikan dengan dokumen akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris; f. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup, dibuktikan dengan dokumen: 1. sertifikat penunjukan sebagai Surveyor atau inspektor dari asosiasi atau lembaga profesi sesuai dengan kompetensi komoditi yang diatur; atau 2. sertifikat pelatihan teknis dari lembaga teknis atau lembaga pelatihan terkait. g. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dibuktikan dengan: 1. dokumen penunjukan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis barang dari instansi tertentu; atau 2. rekapitulasi hasil verifikasi atau penelusuran teknis. h. memiliki cabang atau perwakilan di dalam negeri, dibuktikan dengan dokumen surat keterangan daftar kantor cabang beserta wilayah verifikasi sesuai ruang lingkup yang ditandatangani oleh direksi. i. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan, dibuktikan dengan surat pernyataan telah memiliki sistem informasi yang dapat diakses; dan j. mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis, dibuktikan dengan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan. (3) Dalam hal perusahaan survey belum memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf j, perusahaan survey harus menyampaikan surat pernyataan mengenai kompetensi terhadap ruang lingkup yang relevan dan sedang dalam proses akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional serta akan memperoleh akreditasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

Article 17

Correction

(1) Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan: a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; b. barang impor yang ditolak pembeli dan kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang; c. barang yang diimpor oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen pemilik fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang; d. barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; e. pulp dan kertas yang terbuat dari bahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu; f. barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan; g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; h. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan; dan/atau i. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan. (2) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian. (3) Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i harus mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal. (4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan melampirkan rekomendasi dari kementerian teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang. (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara INDONESIA dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2020 tentang KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21