PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERMEN Nomor 72 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 460) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Article 13

Article 16

Correction

(1) Importir wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, atau Pasal 13 ayat (3) huruf a. (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan: a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Persetujuan Impor. (2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus melampirkan: a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis, secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor. (2b) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a atau huruf b diperlukan sepanjang elemen data yang berubah dalam NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, dan Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan elemen data yang juga tercantum dalam Rekomendasi. (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Article I

Article 13

Article I

Article 13

Article 15A

Article 16

Article 17

Article 20A

Article 22

Article 28

Article 33

Article 37A

Article 37B

Article II