PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67-m-dag-per-11-2013 Tahun 2013 tentang KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

PERMEN Nomor 67-m-dag-per-11-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan. 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun www.djpp.kemenkumham.go.id bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. 8. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Barang, baik yang bersentuhan langsung dengan Barang maupun tidak. 9. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau padat yang akan diperdagangkan dengan cara Menimbang volume atau berat Barang dihadapan Konsumen. 10. Bahan Baku adalah Barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi Barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. 11. Bahan Penolong adalah Barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi. 12. Barang Kiriman adalah Barang Impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. 13. Barang Re-Impor adalah Barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukan kembali ke Daerah Pabean. 14. Barang Impor Sementara adalah Barang Impor yang pemasukannya menggunakan mekanisme Impor Sementara. 15. Barang Contoh adalah semua Barang yang diimpor secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri. 16. Barang Pindahan adalah Barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. 17. Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi ketentuan. 18. Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang www.djpp.kemenkumham.go.id menerangkan bahwa Barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label. 19. Unit Pelayanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di sektor perdagangan. 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. 21. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan pada UPP.

Article 8

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan SKPLBI kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pemberdayaan Konsumen. (2) Pengajuan permohonan SKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. barang produksi dalam negeri 1) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; 2) daftar barang dalam bentuk hardcopy dan softcopy; 3) contoh gambar dan Label Bahasa INDONESIA yang tercantum pada Barang dan/atau Kemasan sesuai daftar barang yang diajukan; 4) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) atau Surat Pengakuan Sebagai Agen Pemegang Merek dari instansi teknis yang berwenang; 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 6) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; 7) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan 8) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. b. barang Impor 1) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2) daftar Barang yang diimpor dengan nomor HS dalam bentuk hardcopy dan softcopy; 3) contoh gambar dan Label Bahasa INDONESIA yang tercantum pada Barang dan/atau Kemasan sesuai daftar Barang yang diajukan; 4) fotokopi Angka Pengenal Importir (API); 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 6) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Barang yang diimpor pada saat memasuki Daerah Pabean telah berlabel dalam Bahasa INDONESIA; 7) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; 8) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan 9) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. (3) Penyampaian permohonan SKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. dikirim secara elektronik melalui inatrade, setelah memiliki hak akses inatrade; b. dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan R.I., melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukan dokumen asli, jika diperlukan. (5) Direktur Pemberdayaan Konsumen menerbitkan: a. SKPLBI berdasarkan kelompok barang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau b. penolakan penerbitan SKPLBI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (6) Format permohonan untuk memperoleh SKPLBI, SKPLBI, dan penolakan penerbitan SKPLBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

(1) Produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id dalam Pasal 14 ayat (2) mengajukan permohonan SPKPLBI kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen up. Koordinator dan Pelaksana UPP. (2) Pengajuan permohonan SPKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan: a. untuk Barang produksi dalam negeri: 1) Produsen a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b) daftar Barang berikut keterangan peruntukan beserta jumlah Barang dalam bentuk hardcopy dansoftcopy; c) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI); d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; e) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; f) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir; g) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan h) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. 2) Perusahaan pemasok a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b) daftar Barang berikut keterangan peruntukan beserta jumlah Barang dan dilengkapi dengan dalam bentuk hardcopy dan softcopy; c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; e) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; f) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan pemasok; g) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id h) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. b. untuk Barang Impor: 1) Importir Produsen a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang; c) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI); d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; e) fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; g) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir; h) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan i) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. 2) Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang; c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Pengakuan sebagai Agen Pemegang Merek dari instansi teknis yang berwenang; d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; e) fotokopi Angka Pengenal Importir (API); f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; g) fotokopi penunjukan sebagai pemasok dari produsen; h) fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang; www.djpp.kemenkumham.go.id i) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir; j) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan k) fotokopi identitas penerima kuasa, jika pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. 3) Importir umum sebagai pemasok a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang; c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; e) fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U); f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga; g) fotokopi penunjukan atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan Importir sebagai pemasok; h) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan i) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga. (3) Penyampaian permohonan SPKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada Koordinator dan Pelaksana UPP Kementerian Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan dokumen aslinya, jika diperlukan. (5) Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan: a. SPKPLBI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau b. penolakan penerbitan SPKPLBI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (6) SPKPLBI berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Format permohonan untuk memperoleh SPKPLBI, SPKPLBI, dan penolakan penerbitan SPKPLBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI Peraturan Menteri ini.